Para mahasiswa nantinya akan menjadi relawan-relawan terlatih yang siap menjadi garda terdepan dalam upaya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan bencana.
“Investasi terbaik bukan hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia yang tangguh, peduli, dan siap melindungi sesama,” katanya.
Program ini juga diharapkan melahirkan sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan kapasitas kebencanaan masyarakat.
“Dengan keterlibatan kalangan akademisi, kami ingin memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana sekaligus menumbuhkan semangat kemanusiaan di kalangan generasi muda,” harap Fadli.
Selain itu, falam upaya meningkatkan kecepatan penanganan bencana, BPBD Kota Makassar juga resmi meluncurkan inovasi baru bernama SIGAP PESISIR (Sistem Integrasi Gerakan Adaptif Pesisir).
Melalui SIGAP PESISIR, BPBD menargetkan waktu respons penanganan darurat di wilayah pesisir dapat dipangkas drastis dari rata-rata sekitar 90 menit menjadi hanya 15 menit.
Menurut Fadli, kawasan pesisir Makassar memiliki tingkat kerawanan yang tinggi sehingga membutuhkan sistem penanganan yang lebih cepat dan terintegrasi.
Ancaman yang dihadapi wilayah pesisir meliputi banjir rob, gelombang ekstrem, abrasi pantai, cuaca buruk hingga berbagai kecelakaan di wilayah perairan.
“SIGAP PESISIR dirancang untuk menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu sistem kerja yang terintegrasi,” ungkapnya.
“Mulai dari pelaporan, koordinasi, pengambilan keputusan hingga pengerahan personel dilakukan secara lebih cepat, terukur dan efektif,” lanjutannya.
Melalui inovasi tersebut, BPBD menyusun standar operasional prosedur (SOP) baru yang menghubungkan seluruh unsur terkait sehingga proses koordinasi dan pengerahan personel dapat berlangsung lebih cepat tanpa hambatan birokrasi.
Selain mempercepat respons pemerintah, SIGAP PESISIR juga menitikberatkan pada peningkatan kapasitas masyarakat pesisir.
Warga akan diberikan pelatihan secara berkala mengenai langkah-langkah penyelamatan awal sebelum tim penolong tiba di lokasi.
Implementasi sistem ini dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan pesisir yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi.
“Kami BPBD berharap SIGAP PESISIR dapat menjadi model penanganan kebencanaan berbasis kolaborasi yang nantinya dapat direplikasi oleh daerah pesisir lainnya,” tuturnya.
Selain memperkuat sumber daya manusia, BPBD Kota Makassar juga tengah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan panjang akibat fenomena El Nino.
Fadli mengatakan seluruh tahapan awal telah dilakukan, mulai dari asesmen lapangan hingga koordinasi lintas instansi.
Selanjutnya pemerintah akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menentukan status penanganan yang akan diberlakukan.
Semua tahap-tahap sudah dilalui mulai daripada asesmen. Nanti ada rapat koordinasi bersama seluruh stakeholder.
“Di situ nanti akan diputuskan status apa yang akan kita ambil untuk mengantisipasi kekeringan sepanjang tahun ini,” ujarnya, mengulangi.
Menurut dia, apabila nantinya pemerintah menetapkan status tanggap darurat, maka BPBD akan memiliki dasar untuk melakukan berbagai intervensi teknis, termasuk penyaluran bantuan air bersih.
Penyaluran air akan dilakukan melalui dua skema, yakni distribusi langsung menggunakan mobil tangki kepada masyarakat dan pengisian tandon-tandon air yang ditempatkan di wilayah terdampak.
“Kita akan membuat setiap daerah yang sudah kita asesmen mengalami kekurangan air mendapatkan intervensi,” katanya.
