“Ini menjadi salah satu inovasi BPBD Kota Makassar untuk memperkuat kapasitas masyarakat menghadapi bencana sekaligus mendukung terwujudnya Makassar sebagai kota yang tangguh terhadap bencana,” tegasnya.
Muhammad Fadli menambahkan, para mahasiswa dibekali materi teori, simulasi, hingga praktik penanganan bencana agar memiliki kapasitas yang memadai saat terjun di masyarakat.
br
“Melalui berbagai simulasi dan pembekalan teori, kami ingin memastikan mahasiswa tidak hanya memahami konsep kebencanaan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bertindak cepat dan tepat ketika terjadi bencana,” imbuh Fadli.
Ia menegaskan, kolaborasi tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan komitmen nyata dalam membangun ketangguhan masyarakat melalui peran aktif generasi muda.
Dikatakan, target mencetak 23.000 SDM tangguh bencana diharapkan mampu memperkuat budaya sadar bencana di Kota Makassar.
Para mahasiswa nantinya akan menjadi relawan-relawan terlatih yang siap menjadi garda terdepan dalam upaya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan bencana.
“Investasi terbaik bukan hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia yang tangguh, peduli, dan siap melindungi sesama,” katanya.
Program ini juga diharapkan melahirkan sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan kapasitas kebencanaan masyarakat.
“Dengan keterlibatan kalangan akademisi, kami ingin memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana sekaligus menumbuhkan semangat kemanusiaan di kalangan generasi muda,” harap Fadli.
Selain itu, falam upaya meningkatkan kecepatan penanganan bencana, BPBD Kota Makassar juga resmi meluncurkan inovasi baru bernama SIGAP PESISIR (Sistem Integrasi Gerakan Adaptif Pesisir).
Melalui SIGAP PESISIR, BPBD menargetkan waktu respons penanganan darurat di wilayah pesisir dapat dipangkas drastis dari rata-rata sekitar 90 menit menjadi hanya 15 menit.
Menurut Fadli, kawasan pesisir Makassar memiliki tingkat kerawanan yang tinggi sehingga membutuhkan sistem penanganan yang lebih cepat dan terintegrasi.
Ancaman yang dihadapi wilayah pesisir meliputi banjir rob, gelombang ekstrem, abrasi pantai, cuaca buruk hingga berbagai kecelakaan di wilayah perairan.
“SIGAP PESISIR dirancang untuk menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu sistem kerja yang terintegrasi,” ungkapnya.
“Mulai dari pelaporan, koordinasi, pengambilan keputusan hingga pengerahan personel dilakukan secara lebih cepat, terukur dan efektif,” lanjutannya.
Melalui inovasi tersebut, BPBD menyusun standar operasional prosedur (SOP) baru yang menghubungkan seluruh unsur terkait sehingga proses koordinasi dan pengerahan personel dapat berlangsung lebih cepat tanpa hambatan birokrasi.
br
br
br
br
br