Ia menjelaskan bahwa APBD tersebut merupakan kristalisasi dari cita-cita dan tujuan bersama untuk mewujudkan Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Fokus pembangunan tahun 2026 mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah daratan dan kepulauan, hingga keberlanjutan pembangunan Stadion.
“APBD ini nafas untuk pendidikan, denyut untuk kesehatan, tenaga untuk infrastruktur, dan harapan bagi keluarga yang masih berjuang keluar dari kemiskinan,” tegasnya.
Munafri juga mengajak seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan APBD secara kolektif, agar pelaksanaan program benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya terlihat dalam laporan, tetapi harus nyata hadir sampai ke tingkat keluarga di seluruh kelurahan.
“Olehnya itu, mari kita kawal bersama. Mari kita pastikan bahwa setiap program benar-benar hadir di lapangan, setiap pembangunan tidak hanya nampak dalam laporan, namun benar-benar terasa masuk ke dalam rumah-rumah warga Kota Makassar,” ujarnya.
Politisi Golkar itu menambahkan, bahwa Pemerintah Kota Makassar akan memastikan program-program prioritas dapat berjalan efektif dan langsung menyentuh masyarakat.
Aspirasi warga yang selama ini diserap melalui berbagai kunjungan dan dialog akan menjadi dasar penyempurnaan program untuk tahun 2026.
“Program-program yang benar-benar bisa jalan dan langsung turun ke lapangan masyarakat, seperti itulah yang kami dorong. Aspirasi yang kami serap dari masyarakat inilah yang akan kami kerjakan untuk tahun 2026,” tutupnya.
Pada kesmepatan ini, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, M. Farid Rayendra, dalam Rapat Paripurna DPRD Makassar yang digelar di Ruang Paripurna, Minggu (30/11/2025) sore.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Gerindra menyampaikan sejumlah catatan strategis, terutama terkait pendapatan daerah, belanja daerah, dan efektivitas program prioritas Pemkot Makassar di tahun 2026.
“Fraksi Gerindra menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Makassar beserta jajaran, pimpinan DPRD, dan seluruh peserta sidang paripurna atas proses pembahasan yang telah berjalan,” ucapnya.
Farid Rayendra menuturkan, Fraksi Gerindra mengapresiasi langkah Pemkot Makassar dalam menjaga stabilitas fiskal dengan melakukan penyesuaian target pendapatan, termasuk PAD sebesar Rp2,329 triliun.
“Kami memahami penyesuaian target itu. Namun, penyesuaian tidak boleh menggantikan kewajiban untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah,” tegasnya.
Oleh seba itu, Fraksi Gerindra meminta digitalisasi pajak melalui aplikasi PAKINTA dan SIMPAKDU benar-benar efektif dalam menekan kebocoran, meningkatkan transparansi, dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak tanpa membebani pelaku UMKM.
Partainya juga meminta Pemkot lebih proaktif menagih realisasi bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi, karena komponen tersebut sangat menentukan ruang fiskal kota.
Menanggapi penurunan belanja modal, Fraksi Gerindra menyatakan memahami tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Namun, Gerindra menegaskan bahwa belanja modal merupakan investasi jangka panjang.
Lanjut dia, penurunan terlalu besar dapat menghambat pembangunan infrastruktur dasar.
“Oleh karena itu, proyek-proyek yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti jalan lingkungan, drainase, sekolah, dan puskesmas harus tetap menjadi prioritas,” ujar Farid.
