Jakarta, NusantaraInsight — Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyampaikan, ketahanan ekonomi nasional saat ini sedang diuji oleh tekanan ganda yaitu adanya gejolak geopolitik dan fragmentasi perdagangan global, serta persoalan struktural domestik. Kondisi ini ditandai oleh beberapa sinyal, misalnya indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang anjlok ke level 46,9 pada Juni 2026, posisi terendah dalam setahun terakhir. Tantangan-tantangan ini menunjukan kondisi dunia usaha yang diungkap Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dalam Konferensi Pers Pre-Rakerkonas XXXV, Selasa (28/7/2026), di Jakarta. Hadir dalam Konferensi Pers tersebut Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum APINDO sekaligus Ketua Penyelenggara Eddy Hussy, Wakil Ketua Umum APINDO, Sanny Iskandar, Ketua DPP APINDO Sulawesi Selatan Suhardi, Ketua Bidang Hubungan Internasional Catharina Widjaja, Ketua Bidang UMKM sekaligus Ketua Pokja Program Strategis Ronald Walla, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam, Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Aviliani, Ketua Bidang Organisasi sekaligus Ketua SC Rakerkonas Anthony Hilman dan Wakil Ketua Bidang Organisasi sekaligus Ketua Pokja Organisasi Muliawan Margadana. Rakerkonas APINDO merupakan ruang bagi pengusaha nasional dan daerah dari 36 provinsi dan 368 kabupaten/kota untuk menyatukan aspirasi dunia usaha daerah menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret dan implementatif. Hasil rekomendasi Rakerkonas APINDO akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai masukan strategis dalam memperkuat arah kebijakan ekonomi nasional. Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengungkapkan, tekanan terhadap dunia usaha kini datang dari berbagai arah sekaligus. Nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp18.200 per dolar AS dan masih bertahan lebih dari Rp18.000 pada Juli 2026. Biaya logistik nasional masih membebani 14,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB), di atas rata-rata negara-negara lain di kawasan. Berbagai hambatan yang dihadapi juga semakin membatasi gerak dunia usaha. “Ketika seluruh tekanan ini datang bersamaan, perusahaan kehilangan ruang untuk menghadapi kenaikan biaya,” tegas Shinta. Indeks Kepercayaan Industri (IKI) turut merosot dari 54,12 pada Januari 2026 menjadi 52,90 pada Juni 2026. Meski masih di atas ambang ekspansi pada level 50, tren penurunan ini
br
menunjukkan optimisme pelaku industri yang kian terkikis oleh tekanan produksi dan pelemahan permintaan pasar. Di level global, pasca konflik geopolitik di Timur Tengah, harga minyak dunia sempat melonjak hingga sekitar USD120 per barel, setelah kembali turun ke kisaran USD70-80, di akhir Juni kembali ke meningkat ke USD100. Namun menurut Shinta, persoalan utama bagi pelaku usaha bukan semata angka harga minyak, melainkan sulitnya memproyeksikan biaya logistik, distribusi, dan produksi di tengah ketidakpastian yang berlangsung terus-menerus. Shinta menegaskan kejadian PHK bukan fenomena eksklusif Indonesia. “Hampir semua negara sedang menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi global, perubahan struktur industri, disrupsi teknologi, hingga restrukturisasi rantai pasok dunia. Yang membedakan setiap negara adalah seberapa cepat kebijakan mampu menjadi bantalan bagi dunia usaha agar tekanan tersebut tidak berkembang menjadi gelombang PHK yang lebih besar,” ujarnya. APINDO mendorong percepatan penyelesaian dan implementasi berbagai perjanjian dagang seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA), serta Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) sebagai jalan memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing ekspor, dan memperkuat resiliensi ekonomi nasional. “APINDO memandang tantangan ekonomi tidak cukup dijawab dengan diagnosis. Dunia usaha membutuhkan kepastian kebijakan, penyelesaian hambatan secara end-to-end, serta kolaborasi yang berorientasi pada implementasi solusi,” ujar Shinta. Ketua Bidang UMKM sekaligus Ketua Pokja Program Strategis APINDO, Ronald Walla, menambahkan bahwa ketahanan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh kontribusi perusahaan besar. UMKM saat ini menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional, dan menyumbang lebih dari 60% total investasi, angka yang menempatkan UMKM sebagai tulang punggung nyata perekonomian, bukan sekadar sektor pendukung. Sejumlah kondisi inilah yang mendasari Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO ke-35 di Makassar. Rakerkonas APINDO menjadi forum strategis untuk mengonsolidasikan persoalan nyata dunia usaha dari pusat dan daerah, membangun dialog dengan pemerintah, dan menerjemahkannya menjadi rekomendasi kebijakan serta program kerja yang implementatif. Hadirkan Menteri, Gubernur, Duta Besar, Tokoh Nasional, dan Ketua Umum Organisasi Pengusaha dalam Satu Forum Rakerkonas APINDO ke-35 yang berlangsung tiga hari akan menghadirkan rangkaian kegiatan yaitu Business Investment Forum dan Expo pada 3 Agustus yang menjadi forum diskusi para Kepala Daerah, termasuk kehadiran para Duta Besar atau perwakilan negara sahabat. Puncak acara Rakerkonas pada 4 Agustus diawali dengan Pembukaan Rakerkonas yang menghadirkan sejumlah menteri yang membahas isu lintas sektor diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli, Menteri Lingkungan Hidup RI Mohammad Jumhur Hidayat, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, termasuk tokoh nasional diantaranya Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden pada periode pemerintahan 2014-2019 yang juga Ketua Dewan Pertimbangan APINDO Sofjan Wanandi, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Walikota Makassar Munafri Arifuddin,
br
br
br
br
br