Keterlibatan PDIP tidak sampai pada urusan pencalonan Gubernur DKI Jakarta, tetapi belum lama menjabat setelah terpilih menjadi gubernur, muncul nama “Mulyono” menjadi kandidat pilihan publik dalam pencalonan presiden tahun 2014, saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- Boediono menuntaskan masa jabatannya. “Mulyono” dianggap cukup populer – dengan gebrakannya selama dua tahun (15 Oktober 2012 s.d. 16 Oktober 2014) menjabat Gubernur DKI dengan aksi ‘blusukan’-nya ‘keluar masuk’ gorong-gorong saat banjir dan air tergenang melanda ibu kota.
Gara-gara belum lama menikmati panasnya kursi Gubernur DKI Jakarta, sampai-sampai Pak JK sempat berkomentar, Mulyono belum memiliki pengalaman menjadi gubernur sudah langsung membidik kursi RI 1.
Namun melihat elektabilitasnya kian “menggila”, partai pengusungnya di pilgub DKI harus menerima kenyataan. “Mulyono” direstui menjadi calon presiden (capres) dengan catatan harus didampingi oleh seorang yang berpengalaman sebagai calon wakil presiden. Nama Pak JK pun menjadi pilihan karena pernah mendampingi SBY pada periode pertama. Pak JK sekalian sebagai sosok yang diharapkan dapat merangkul suara dari Kawasan timur Indonesia. Dan, seperti tercatat dalam sejarah, pasangan Joko Widodo (Jokowi)-M.Jusuf Kalla (JK) akhirnya memenangkan kontestasi pilpres 2014-2019, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta).
Diskusi “komisi dalam ruangan” ini lebih melihat, ‘pembongkaran’ kasus lama yang menimpa Mulyono tidak terlepas dari aksi cawe-cawe-nya selama pilpres 2024-2029 yang kemudian dimenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, putranya. Gara-gara pemaksaan anaknya inilah yang membuat simpati terhadap Mulyono berbalik arah 180 derajat, menjadi antipati. Semua rekam jejaknya kembali “dikuliti”, termasuk urusan ijazah S-1-nya, yang sebenarnya sudah ‘diam’ diwacanakan.
“Saya kira, kalau masalah ini (soal ijazah) lebih banyak mudaratnya, sebaiknya diakhiri,” saya menyarankan, sekaligus mengakhiri catatan KEPO (1) ini. (Bersambung).
