NusantaraInsight, Makassar — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muh Dakhlan menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan menggunakan kartu kredit dalam melakukan belanja daerah.
Hal ini disampaikan Dakhlan, Senin (4/12/2023). Ia juga menyebutkan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) ini merupakan kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar.
Muh Dakhlan juga menambahkan, kartu kredit Pemerintah ini akan dilaunching dalam waktu dekat.
“Rencana launching di atas tanggal 5 Desember di provinsi, Pemkot sudah masuk di situ, kalau tidak salah ada 13 kabupaten kota yang jadi sasaran,” ucap Muh Dakhlan.
Untuk sementara, kartu kredit akan menyasar beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai percontohan, termasuk akan digunakan oleh jajaran pimpinan.
Kemudian penggunaannya pun masih dibatasi, misalnya untuk perjalanan dinas, SPPD, hingga biaya makan minum.
Jumlah limit sekali gesek mencapai Rp50 miliar.
“Ada limitnya, untuk pimpinan baru di perjalan dinas, SPPD, makan minum, limitnya sekitar 50an M satu kali gesek,” ungkap Dakhlan.
Penggunaan kartu kredit pemerintah ini dianggap memberikan kemudahan dalam proses pencairan anggaran, lebih praktis dari mekanisme pencarian anggaran sekarang ini.
Sekarang ini, Pemkot sedang merampungkan syarat-syarat administrasinya, diharapkan tahun 2024 kartu kredit pemerintah sudah bisa difungsikan.
“(Bunganya) Itu kita belum tahu, tapi tidak jadi beban, ini kan kerjasama antara Pemkot dan BPD, cuman BPD belum mampu siapkan itu kartu jadi Bank Mandiri yang siapkan,” pungkasnya..
