Catatan M.Dahlan Abubakar
NusantaraInsight, NTB — Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, Julmansyah, mengatakan, kondisi Kawasan hutan di Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama di Pulau Sumbawa, saat ini berada pada situasi yang cukup memprihatinkan. Banyak kawasan hutan telah dialihfungsikan untuk penanaman jagung, yang menyebabkan kerusakan ekosistem dan meningkatnya luas lahan kritis.
Menghadapi persoalan ini, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan ekosistem hutan dan lahan kritis di NTB. Pemulihan ekosistem hutan dan lahan kritis di NTB harus dilakukan dengan pendekatan yang tidak biasa.
“Karena NTB sedang menghadapi invasi monokultur jagung yang mengancam kelestarian hutan,” kata Julmansyah kepada RRI, Kamis (30/1/2025).
Salah satu langkah yang diambil adalah program “satu resort satu demplot agroforestry”. NTB saat ini memiliki 74 resort dengan luas lahan mencapai 202 hektar yang akan dijadikan sebagai area percontohan agroforestri.
“Tentunya, demplot ini diharapkan dapat menjadi model bagi masyarakat untuk memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem hutan,” ujarnya.
Pemprov NTB juga menggandeng Korem dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan untuk melaksanakan program “satu desa satu demplot agroforestry”. Program ini akan dimulai di Kabupaten Sumbawa dengan cakupan 30 desa. Kick-off program ini dijadwalkan pada akhir bulan ini bersama Danrem.
“Langkah ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem hutan dan lahan kritis di NTB, khususnya di Pulau Sumbawa,” ujar Julmansyah.
Sebagai bagian dari upaya pemulihan, program agroforestri ini akan mengutamakan penanaman vegetasi unggul. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi ekologis sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan.
“Dengan demikian, masyarakat dapat terlibat langsung dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka,” tegas Julmansyah.
Baru Bangun
Membaca berita yang ditulis KBRN ini, saya sebagai salah seorang anak yang lahir di daerah yang kawasan hutannya sangat memprihatinkan, tentu sangat berterima kasih atas rencana program yang akan dilaksanakan.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB setelah lama menunggu ‘suara’-nya terhadap kerusakan hutan di Pulau Sumbawa, khususnya di Kabupaten Bima, sejak tahun 2016 itu, akhirnya bersuara juga. Penggundulan hutan di Kabupaten Bima pada tahun itu “langsung disambut” banjir bandang yang menyapu bersih Kota Bima Desember 2016 dari dua arah, timur dan utara. Saya dan tim medis Association of Medical Doctor of Asia (AMDA) – Asosiasi Dokter Medik Asia – Indonesia yang berkantor pusat di Makassar, selama seminggu memberikan bantuan medik kepada para korban yang berdampak.
Kota Bima selama beberapa hari berubah bagaikan tempat pembuangan akhir sampah kiriman dari hutan di sebelah timur dan utara Kota Bima yang dihanyutkan banjir. Muallim I KM Tilongkabila milik PT Pelni, Subair, yang kapalnya sedang berlabuh di Pelabuhan Bima pada saat banjir bandang menjelaskan kepada saya pada tahun 2018 menyebutkan, permukaan air di Pelabuhan hanya menyisakan tiang Listrik yang tampak.
Data yang ada mengungkapkan, di Kabupaten Bima dan Dompu terdapat 202.000 ha kawasan hutan, 58.000 ha di antaranya sudah disunglap menjadi lahan pertanaman jagung. Di Kecamatan Parado saja, dari 18.000 ha hutan, 13.000 ha di antaranya sudah dibabat untuk areal pertanaman jagung. BPS Kabupaten Bima mengungkapkan, pada tahun 2015-2017 luas panen jagung mencapai 28.841,80 hektare. Pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi 179.030,00 hektare, meskipun ada penurunan menjadi 196.060,00 hektare dibandingkan tahun 2022.
Masalah pengelolaan hutan ini memang sangat dilematis. Yang memiliki hutan adalah daerah kabupaten/kota, namun yang mengurusnya dari segi kewenangan adalah pihak provinsi. Ini yang menjadi problem kronis selama ini dan terjadinya tarik ulur, sehingga penggundulan hutan berlangsung secara masif dan berkesinambungan. Bupati Bima dan Dompu misalnya, yang melayangkan ‘tagline’ berbunyi “ngaha aina ngoho” (makan/bertani jangan membabat hutan) menjadi moto kontraproduktif dan mubasir. Moto itu hanya menjadi frasa yang dibaca sepintas lalu dan sebatas wacana bagi para kepala daerah jika menyoal masalah pelestarian lingkungan dan hutan. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa, sebab kewenangannya ada di Tingkat provinsi.
Kini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, tampaknya baru ‘bangun’ dari tidur panjangnya selama lima tahun dengan merencanakan kegiatan demonstrasi plot (demplot) yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. Namun langkah yang terkesan terlambat ini jauh lebih baik, alih-alih tidak melakukan sama sekali. Prinsip “kalau bukan sekarang, kapan lagi”, agaknya berlaku.
Pihak Provinsi NTB sesuai berita tersebut akan melaksanakan percontohan di Kabupaten Sumbawa akhir bulan Januari 2025, sementara di Kecamatan Parado Kabupaten Bima, warga yang menanam kembali hutan gundul di bawah koordinasi tim Penanggulangan Kerusakan Hutan dan Lingkungan Hidup Kecamatan Parado, sudah mulai memetik hasilnya. Saya beruntung menyambangi lokasi penghijauan dan penanaman kembali itu akhir Oktober 2024 bersama Danramil Monta Kapten Inf. Ibrahim, Pegiatan Penghijauan Abdillah M.Saleh, S.Pd. dan sataf Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) setempat.
Apa yang dilakukan oleh warga yang mencakup ratusan hektare itu hingga saat ini hanya ditandangi oleh staf Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) setempat. Dari pihak provinsi saja belum pernah. Kalau sempat datang menyambangi penghijauan masyarakat itu, kan bisa menjadi cerita sukses (success story) yang dapat diinformasikan kepada masyarakat lain. Saya mendengar dari Pak Abdillah M.Saleh, belum ada penghijauan di Kabupaten Bima seperti yang dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat Kecamatan Parado itu. Lahan seluas 300 hektare dikelola 188 orang di Desa Paradorato Kecamatan Parado. Tiga kelompok tani hutan (KTH), yakni Mada Singgi dengan anggota 34 orang dipimpin Sukardin M.Saleh, KTH Mada Nangga dengan 54 anggota dipimpin Junaidin Ibrahim dan KTH So Rade Inanane yang dipimpin Bambang dengan anggota 100 orang.
Di Desa Kanca Kecamatan Parado terdapat dua KTH, yakni Rade Keu-1 dan Rade Keu-2. Abdillah mengakui, areal penanaman kembali pada dua KTH tersebut belum seberhasil yang dilakukan warga Desa Paradorato itu.
Junaidin Ibrahim (59) mengatakan kepada saya, penghijauan yang mereka lakukan sudah memperlihatkan hasil. Hutan menghijau Kembali dan memberikan hasil.
“Oksigen yang dihasilkan hutan ini sudah normal kembali. Tanaman pohon durian, kemiri, dan pinang sudah memberikan hasil,” kata Junaidin Ibrahim.
