Oleh: Rusdin Tompo (Koordinator SATUPENA Provinsi Sulawesi Selatan)
NusantaraInsight, Makassar — Setiap kali menjelang gelaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung (Pemilukada), tensi politik akan naik. Termasuk saat menjelang penyelenggaraan Pemilukada 2013 untuk memperebutkan kursi Gubernur Sulawesi Selatan, periode 2013-2018. Ada tiga pasang kandidat, saat itu, yakni Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang Jilid II), sebagai petahana, ditantang oleh pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Abdul Azis Qahhar Mudzakkar (IA) dan pasangan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na). Meski ada tiga pasang kandidat, tapi rivalitas paling sengit terjadi antara pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang dengan pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Abdul Azis Qahhar Mudzakkar.
Menyikapi situasi tersebut, sejumlah akademisi dan aktivis menginisiasi pertemuan untuk membahas bentuk peran yang mereka bisa lakukan untuk mewujudkan Pemilukada damai. Pertemuan pertama tanggal 16 November 2012. Hari itu, saya diundang hadir dalam pertemuan aksi deklarasi damai di Warkop 115, dekat Pasar Toddopuli. Kawasan ini memang tengah berubah menjadi deretan warung kopi, saat itu. Perubahan wujud ruko jadi warkop memang sangat dimungkinkan lantaran di wilayah ini dekat dengan pasar, masjid, kantor lurah, kampus, mal, dan juga pusat perdagangan pakaian bekas alias cakar.
Pertemuan malam itu dipandu oleh Abdul Azis Paturungi, dari YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa). Dia menyampaikan kondisi sosial politik saat itu, dan adanya keinginan beberapa NGO mengadakan pertemuan guna mendorong terciptanya Pemilukada Gubernur Sulawesi Selatan yang bersih, berkualitas, demokratis, dan damai. Disampaikan pula adanya ide dari Prof. Dr. Aswanto, sebagai seorang yang peduli pada demokrasi, penegakan hukum dan HAM terkait hal yang sama, termasuk harapan tokoh masyarakat dan kepolisian. Bahwa perlu dilakukan diskusi-diskusi terbuka guna menyatukan konsep dan persepsi demi suksesnya penyelenggaraan Pemilukada. Diskusi-diskusi itu sebagai kampanye publik, sekaligus pendidikan politik kepada masyarakat. Pasalnya, dari eskalasi politik yang mengemuka, ditengarai bakal muncul konflik imbas dari Pemilukada.
Setelah curah pendapat, disepakati ada forum bersama lintas lembaga yang akan melakukan program aksi dalam rentang waktu tertentu. Malam itu juga, disepakati nama dari forum tersebut, yakni “Komit” Damai. Komit, dapat diartikan sebagai komitmen bersama, tapi kata ini sejatinya merupakan akronim dari koalisi masyarakat sipil untuk demokrasi damai. Berdasarkan daftar hadir, mereka yang mengikuti pertemuan malam itu, selain Abdul Azis Paturungi (YASMIB), juga ada L. Arumahi (PERLUDEM), Dede Arwinsyah (PUSHAKA UH), Irwan Muin (Advokat), Wahidin Kamas (PBHI), Fadli Andi Natsif (PUSHAM Universitas 45), Edi Ariadi (KuPAS), M. Al Amin (KAPAL Sulsel), Yusran (PBHI), Samsul Asri (HMI Cabang Makassar), Dhahriono M (BEM FH Unhas), A. Fachruddin (BEM/SEMA FH UMI), A. Muh. Hidayat dan Rudini (HIPPERMAHK), serta saya dari LISAN.
