Lebih lanjut Tauhid mengatakan bila pemerintah seharusnya membuat stimulus tambahan yang lebih berefek terhadap para kelas menengah. Menurutnya, kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang merangsang padat karya. Dengan kata lain, pembukaan lapangan kerja adalah jalan keluar untuk menambah perputaran uang dalam negeri.
Pentingnya stimulus untuk kalangan menengah disebut sebagai cara untuk membuat Indonesia lepas dari jerembab deflasi. Dari data yang ada, Indonesia dilanda deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025 secara bulanan (month to month/mtm). Deflasi ini menjadi deflasi ketiga sepanjang tahun setelah Januari (-0,76%) dan Februari (-0,48%).
Para pengamat menyebut jika hal ini imbas dari antisipasi masyarakat untuk menahan pengeluaran. Kembali lagi, akar masalahnya adalah keadaan yang semakin sulit ditambah dengan adanya situasi tak menentu akibat bergulirnya PHK di berbagai sektor.
Beberapa catatan lain, dirangkum oleh www.kompas.id 05-06-2025, sebagai berikut:
Kepala Center Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman berpendapat, stimulus ekonomi yang diberikan bisa menjadi bantalan ekonomi. Namun, hal ini bisa juga hanya sebagai jendela etalase untuk mendorong konsumsi dalam jangka pendek.
”Jika hanya untuk jangka pendek, jangan heran bila stimulus hanya menjadi shock absorber yang tidak menimbulkan daya dorong ekonomi fundamental dan berkelanjutan,” kata M Rizal.
Rizal mengingatkan, ada catatan dari pelaksanaan kebijakan stimulus ekonomi sebelumnya. Ketika stimulus disalurkan pada triwulan I-2025, masyarakat bukannya banyak belanja, melainkan masih banyak yang menahan uangnya di sistem perbankan. Ini tampak pada peningkatan rasio tabungan.
Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah tabungan masyarakat di perbankan pada April 2025 mencapai Rp 2.884,88 triliun atau tumbuh 6% secara tahunan. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024 sebesar 5%.
Sebelumnya, seiring dengan periode tersebut, pemerintah telah memberikan berbagai program untuk mendorong pergerakan ekonomi selama libur Lebaran. Program ini, antara lain, program pariwisata, diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, serta pemberian tunjangan hari raya (THR).
Menurut Rizal, tabungan bukan sekadar indikator finansial, melainkan indikator psikologis sosial. Kenaikan tabungan di tengah stimulus dapat dilihat sebagai bentuk protes secara diam dari masyarakat terhadap kebijakan ekonomi yang dinilai tambal sulam dan tidak menyentuh akar masalah.
”Selama ketidakpastian masih menjadi atmosfer dominan, baik dari sisi harga, pekerjaan, maupun kepastian usaha, maka masyarakat akan terus memilih saving over spending (menabung ketimbang belanja),” ujar Rizal.
Ia memperkirakan, ke depan, tren tabungan masyarakat akan sangat mungkin tetap tumbuh tinggi. Apalagi, jika stimulus yang diberikan tidak disertai dengan reformasi struktural yang nyata, terutama di sektor riil yang padat modal diiringi padat karya.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, pemberian paket stimulus ekonomi oleh pemerintah belum tentu menggenjot ekonomi tumbuh 5% pada triwulan II dan triwulan III-2025.
”Pertama, Bantuan Subsidi Upah (BSU) tidak menyentuh pekerja informal yang sebagian besar upahnya di bawah upah minimum. Kedua, memanfaatkan momen libur sekolah hanya bersifat temporer dan bias kelas menengah ke atas,” katanya.
Ia mencontohkan, insentif tarif jalan tol dan tiket maskapai cenderung hanya akan dinikmati oleh kelompok menengah atas atau mereka yang memiliki dana lebih untuk aktivitas rekreasi. Artinya, stimulus yang diberikan belum menjangkau semua yang membutuhkan.
