*Tantangan Bagi Widyaiswara*
Memperhatikan kenyataan (calon) ASN dan kondisi BPSDMD saat ini, Widyaiswara Ahli Utama BPSDMD NTB, Cukup Wibowo menunjuk potensi Gen Z yang adaptif, inovatif, dan haus akan efisiensi. Namun, di sisi lain, tantangan besar muncul, yakni bagaimana dunia birokrasi yang penuh regulasi, etika, dan akuntabilitas dapat mengimbangi *ekspektasi* generasi yang serba cepat dan digital ini?
Oleh karena itu, lanjut Cukup, peran BPSDMD sebagai lembaga diklat, bersama widyaiswara sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih para aparatur sipil negara menjadi sangat strategis. Pada tahap awal, yakni Latihan Dasar (Latsar) CPNS bukan sekadar proses formalitas untuk memenuhi syarat pengangkatan menjadi PNS, melainkan arena pembentukan karakter ASN yang berlandaskan nilai dasar “BerAKHLAK” dan kedudukan sebagai pelayan publik.
Dalam tulisannya di Harian Kompas (19 Januari 2021) berjudul “Membangun Birokrasi yang Lincah”, Prof. Eko Prasojo menekankan bahwa “birokrasi tidak lagi cukup hanya mengandalkan aturan dan prosedur, tetapi harus mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan lingkungan, termasuk perkembangan teknologi digital.” Pernyataan ini menegaskan perlunya pendidikan dan pelatihan ASN—termasuk Latsar CPNS—untuk tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, melainkan juga membentuk pola pikir adaptif yang siap menghadapi dinamika era digital.
“Pernyataan tersebut bila dikaitkan dengan pentingnya pendidikan dan pelatihan harus mampu mengintegrasikan aspek digital dengan karakter pelayanan publik, maka kehadiran widyaiswara tidak bisa lagi hanya menjadi transfer of knowledge secara satu arah. Bagi peserta Latsar CPNS yang sebagian besar adalah Gen Z, pendekatan pembelajaran harus interaktif, berbasis pengalaman, dan mampu mengaitkan dunia digital dengan realitas birokrasi,” beber Cukup.
Bagi Cukup, di sinilah peran strategis Widyaiswara dalam menghadapi Gen Z pada Latsar CPNS antara lain:
1. Menjadi fasilitator pembelajaran kolaboratif – Gen Z lebih responsif terhadap metode team-based learning, diskusi kreatif, dan studi kasus interaktif ketimbang ceramah panjang.
2. Mengintegrasikan literasi digital dan AI – mengarahkan bagaimana teknologi seperti ChatGPT bisa digunakan sebagai alat bantu kerja, bukan sebagai pengganti pemikiran kritis dan etika birokrasi.
3. Membentuk etika profesi ASN – mengingat riset terbaru menunjukkan 77% pencari kerja Gen Z bahkan masih meminta bantuan orang tua saat menghadapi wawancara dan negosiasi, maka Latsar menjadi momen untuk menanamkan kemandirian, tanggung jawab, dan keteguhan integritas.
4. Menumbuhkan kepemimpinan prososial – BPSDMD harus menekankan bahwa pelayanan publik tidak sekadar keterampilan administratif, melainkan juga kepedulian sosial, empati, dan keberanian mengambil keputusan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Generasi Z membawa energi baru bagi birokrasi, namun mereka perlu dipandu agar kecepatan berpikir digital dapat diimbangi dengan kedalaman nilai, etika, dan loyalitas pada NKRI. Latsar harus menjadi ruang dialektika yang sehat antara teknologi dan nilai dasar ASN.
“Dengan demikian, BPSDMD melalui inovasi kurikulum, metode pembelajaran blended learning, serta pendampingan intensif oleh widyaiswara, dapat memastikan bahwa CPNS Gen Z tidak hanya menjadi pegawai yang mahir teknologi, tetapi juga birokrat yang berintegritas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global maupun lokal,” tutup Cukup.
*Sebagai Center of Expectation*
Sebagaimana disodorkan Cukup, BPSDMD dapat disebut sebagai center of expectation karena perannya sebagai pusat yang diharapkan untuk mengembangkan SDM yang profesional dan kompeten, mewujudkan kualitas ASN yang berintegritas, serta mendorong inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
