Kesemua ini baru satu aspek, ketika kita bicara KLA. Belum lagi kalau disinggung tentang kota ramah disabilitas, kota yang ramah perempuan, atau kota yang ramah lingkungan. Akan ada sederet ketentuan yang mesti dipenuhi pemerintah sebagai representasi negara yang punya kewajiban-kewajiban (state obligation).
Dalam bahasa sederhana, membicarakan tata ruang dan perencanaan wilayah berarti juga membincangkan ruang-ruang demokrasi dari masyarakat dengan berbagai latar belakangnya. Jadi, mereka yang terlibat dalam perumusannya perlu punya kepekaan, berkeadilan, dan berkeadaban. Termasuk, memahami latar belakang agama dan budaya, yang akan punya irisan kepentingan dengan kebutuhan religiusitas dan nilai-nilai kearifan lokal setempat. Kata kunci kita sebagai suatu bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi prinsip yang mesti dikedepankan.
Nah, di sinilah pentingnya para penyelenggara negara, dengan segala otoritasnya itu, punya perspektif dan visi, tak hanya kompetensi teknis. Mereka mesti berpikir menyeluruh ketika terlibat dalam perancangan suatu kawasan atau kota, dan tentu saja menggunakan pendekatan partisipatif.
Bahkan mendengar orang-orang yang punya hak suara tapi tidak terserap oleh anggota dewan yang terhormat di parlemen, dan dinafikan oleh birokrat lintas organisasi perangkat daerah melalui musrenbang. Mereka adalah orang-orang marginal yang terpinggirkan dari proses pembangunan. Nanti, ketika kota didera banjir, dibekap kemarau panjang, digerus tanah longsor, dan terdampak berbagai bencana lainnya, baru mereka merasakan ‘buah dari pembangunan’ yang salah kelola dan salah urus itu.
Yang saya tulis ini, hanya remah-remah dari sederet problem tata ruang. Hanya kepingan kecil puzzle dari kajian yang begitu intens dilakukan oleh saudara Mohammad Muttaqin Azikin, dalam buku “Tata Ruang dan Problem-Problem Planologis” ini. Sebagai penulis, saudara Mohammad Muttaqin Azikin tentu sudah menunjukkan perhatian, kepedulian, dan keberpihakan.
Dia punya energi untuk menyediakan waktu menjelajah tema dan judul-judul yang digarapnya. Dia membaca isu-isu aktual, merefleksikannya dalam tulisan-tulisan sesuai sudut pandangnya yang original. Dia membangun argumentasi yang sistematis dengan merujuk pada regulasi, teori-teori, kajian akademik, data-data dan fakta lapangan. Semuanya dielaborasi secara renyah, secara konsisten, dalam lingkup pilihan tema besar yang disasarnya: tata ruang dan perencanaan wilayah.
Penulis buku ini tak hanya melakukan repetisi atas gugatan-gugatan yang mungkin sudah jadi pengetahuan umum, tapi juga menawarkan ide-ide segar. Di antaranya, dia mengajak berbagai komponen untuk menggunakan sudut pandang dan pendekatan agama dalam melakukan dan mengembangkan perencanaan wilayah dan tata ruang.
Bukankah, menurutnya, idealnya dalam teori, ada adagium yang menyatakan planning is a transdisciplinary process? Dia juga secara cerdas dan bernas menawarkan pemanfaatan spirit ke-INDONESIA-an dalam perencanaan wilayah dan tata ruang. Paradigma pembangunan dan penataan ruang Indonesia itu, imbuhnya, mesti berpijak dan berlandaskan pada dua sistem nilai yang kita anut, yaitu nilai-nilai dari falsafah negara Pancasila dan nilai-nilai dan falsafah hidup ajaran agama (Islam).
Harus diakui, ada banyak penulis, tapi tidak semua penulis disiplin pada tema dan isu yang dibidiknya. Sehingga, sangat pantas untuk memberikan apresiasi atas dedikasi kepenulisan yang sudah ditunjukkan oleh saudara Mohammad Muttaqin Azikin. Saya percaya, dia tak hanya menguasai tema dan isu seputar perencanaan wilayah dan tata ruang, tapi juga sudah nyaman berumah di sana.












