“Loh.. saya menerimanya dari Bagian Keuangan dan tidak ada perintah atau petunjuk harus melapor ke Staf Humas,” jawab saya.
Telepon itu sebenarnya hanya trik belaka yang sudah berlaku sebelum-sebelumnya ketika saya belum mengambil langsung dana bantuan tersebut. Tampaknya, pantas saja, dana itu bisa cair mudah meskipun secara administratif, surat yang masuk tidak ditandangani oleh dua pihak yang lazim menekennya.
Mengingatkan
Setelah Kantor PWI Sulsel pindah ke Jl. Andi Pangerang Petta Rani, masa jabatan saya juga berakhir. Gerbong kepemimpinan PWI Sulsel beralih ke Pak Alwi Hamu (alm.) yang pemilihannya sempat tertunda beberapa lama karena adanya penolakan terhadap namanya sebagai calon tunggal. Padahal, dari kalangan wartawan muda anggota PWI juga ada calon lain, yakni Kak Syahrir Makkuradde (alm.).
Pak Murtadji tetap diposisikan sebagai Kepala Sekretariat PWI Sulsel di kantor yang baru. Tugasnya selain mempersiapkan surat-surat yang hendak dikirim ke luar, juga mengurus kelengkapan administrasi perpanjangan kartu tanda anggota (KTA) PWI yang dikirim ke PWI Pusat. Tugas lain adalah “menagih” iuran anggota yang sudah keluar KTA-nya.
Almarhum punya cara yang santun jika KTA wartawan sudah tiba dari Jakarta. Dia akan menelepon pemilik KTA untuk datang mengambil kartunya masing-masing. Nanti saat hendak mengambil KTA-nya, Pak Murtadji memberi tahu besar tunggakan iuran sang pemilik KTA itu. Jadi, teman-teman langsung membayar iuran bersamaan dengan penyerahan KTA. Kalau saya, begitu ditelepon, langsung menanyakan berapa utang iuran KTA yang harus dilunasi agar dapat menyiapkan dana secukupnya.
Cara Pak Murtadji menagih iuran seperti ini termasuk sangat santun dan tidak ‘mencederai’ perasaan teman-teman anggota PWI. Setelah Pak Murtadji tidak lagi di posisi itu, saya tidak tahu bagaimana mekanismenya. Wallahuallam bisssawab.
Murtadji S.Arwi dilahirkan di Bogor 6 April 1940. Suami dari Hj.Bahria dengan satu anak ini, sejak tahun 1964 terdaftar sebagai wartawan. Empat tahun kemudian dia menjadi anggota PWI dan hingga akhir hayatnya mengantongi KTA 23.00.0616.68 Seumur Hidup.
Sebelum tiba di Makassar, Pak Murtadji bekerja sebagai Staf Sekretariat Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) Pusat di Jakarta (1960-1967). Sambil bekerja di SPS itu, dia menggandengnya sebagai Koresponden Harian “Tanah Air” dan “Mercu Suar” Makassar di Jakarta.
Rupanya sejak tamat SMA, dia sudah berurusan dengan pekerjaan sebagai wartawan. Untuk mendukung keterampilan jurnalistiknya, dia mengikuti penataran wartawan tingkat dasar dan lanjutan tahun 1972 dan 1974. Pada tahun 1977 dia mengikuti Penataran Wartawan Hankam. Di Jakarta pada tahun 1978, Pak Murtadji mengikuti Pendidikan Teknik Percetakan yang diselenggarakan Departemen Penerangan RI.
Ketika Karya Latih Wartawan (KLW) Bidang Pemerintahan pada tahun 1983 di Makassar (yang juga saya ikuti), Pak Murtadji termasuk salah seorang pesertanya. Peserta lain di antaranya, Syahrir Makkuradde, Ajeip Padindang, Hasan Mintaraga, Hasan Kuba, dan beberapa wartawan Makassar lainnya.
Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang diwajibkan pemerintah Orde Baru kepada seluruh organisasi di Indonesia, juga berlaku bagi PWI Sulsel. Dan Pak Murtadji, termasuk pesertanya dan berlangsung pada tahun 1980. Dia ikut kegiatan penataran ini bersama sejumlah wartawan senior lainnya. Saya tidak ikut karena sudah mengikutinya di Unhas pada tahun yang sama. Delapan tahun kemudian, dia mengikuti Oprientasi Kewaspadaan Nasional (Orpadnas) sebagai wadah mengindoktrinasi para wartawan dengan idealisme Orde Baru.
