Makassar, NusantaraInsight — Ahad (12/7/2026) malam, di Grup WA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Sulawesi Selatan — grup tempat istri saya juga bergabung — tersiar berita duka. “Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Haji Murtadji. Semoga amalnya diterima di sisi Allah. Amin ya rabbil alamin”.
Membaca pesan duka itu, istri memberi tahu saya yang sedang sibuk di depan laptop di kamar tidur kami. Saya beberapa hari terakhir ini — sejak di Bima — sibuk mengikuti perkembangan pertandingan Piala Dunia 2026 dan menulis buku kenangan untuk Ibunda yang berpulang 22 Juni 2026 di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima, tempat kelahiran saya.
Saya memang pernah selama empat tahun lebih bekerja sama dengan Pak Murtadji ketika menjabat Sekretaris PWI Sulawesi Selatan periode 1988-1993 di bawah Ketua PWI Sulsel Rahman Arge (alm.). Sebagai seorang sekretaris yang masih wartawan aktif di Harian Pedoman Rakyat dan sebagai karyawan Universitas Hasanuddin, peran Pak Murtadji tidak dapat dikatakan ringan. Menghubungi saya jika tidak muncul di Balai Watyawan Jl. Penghibur No.1, Kantor PWI Sulsel dulu, jika ada hal-hal yang mendesak berkaitan dengan persuratan.
Ketika mendampingi saya sebagai Sekretaris PWI Sulsel dan Pak Murtadji menjabat Kepala Sekretariat PWI SUlsel, ada dua kenangan yang tidak bisa saya lupakan. Pertama, ketika ada seorang wartawan senior mengajukan usulan seorang anaknya dibuatkan surat rekomendasi untuk diangkat sebagai wartawan anggota PWI. Setelah saya mempelajari, anak tersebut ternyata masih sangat muda, baru 16 tahun. Kalau dihitung usia sekolahnya, anak tersebut baru tamat SMP atau paling cepat baru duduk di kelas 1 SMA.
Menyikapi hal ini, saya menolak menandatangani pengusulan nama yang bersangkutan. Dan itu, saya sampaikan kepada Pak Murtadji yang selanjutnya meneruskan informasi ini kepada pemimpin redaksi media mingguan tersebut. Dampak dari tindakan saya ini, pemred media tersebut “membombe” (tidak bertegur sapa dengan saya) beberapa lama.
“Ini risiko saya sebagai sekretaris PWI Sulsel untuk selektif menerima kelengkapan administrasi seseorang yang hendak menjadi wartawan,” saya membatin.
Kenangan kedua, soal bantuan dana dari APBD Sulsel. Suatu hari saya ditelepon oleh Staf Humas Kantor Gubernur Sulsel untuk mengambil pencairan dana bantuan Pemprov Sulsel kepada PWI Sulsel sebesar Rp 1.000.000. Saya dikontak langsung karena sebelumnya, saya mendapati bahwa pencairan dana bantuan tersebut sebelum-sebelumnya tidak melibatkan tanda tangan Sekretaris PWI Sulsel. Hanya tanda tunggal, Ketua PWI Sulsel.
“Setiap surat PWI Sulsel yang keluar harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris. Jika ini berlanjut saya akan menghadap ke Pak Gubernur,” kata saya bernada ‘mengancam’ kepada salah seorang Staf Humas Kantor Gubernur Sulsel yang saya tahu betul sangat dekat dengan para wartawan. Staf itu tahu kalau saya sangat mudah bertemu Pak Amiruddin yang ketika itu menjabat Gubernur Sulsel.
Saya pun datang ke Kantor Gubernur Sulsel Jl. A.Yani (Balai Kota Makassar sekarang) untuk mengambil dana tersebut sebesar sesuai yang sudah diketahui. Usai menerima dana tersebut saya langsung ke Balai Wartawan.
“Pak Murtadji, ini ada uang Rp 1.000.000, gunakan untuk membuat bilik kerja Kepala Sekretariat yang terpisah dengan meja yang lainnya,” kata saya sembari menyerahkan uang tunai di dalam amplop kecil berwarna cokelat.
Menjelang sore, tiba-tiba masuk telepon dari salah seorang staf Humas Pemprov Sulsel.
“Kenapa Bapak datang ambil dana PWI tanpa sepengetahuan saya,” katanya.
