Skor ini mencerminkan bagaimana korupsi masih menjadi hambatan utama dalam birokrasi dan kebijakan publik.
Ketika dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan justru mengalir ke kantong segelintir elit, rakyatlah yang paling dirugikan.
Negara-negara dengan CPI tinggi, seperti Denmark dan Finlandia, telah membuktikan bahwa pemerintahan yang bersih berbanding lurus dengan layanan publik yang berkualitas serta stabilitas ekonomi yang kuat.
B) Efektivitas Pemerintahan: Antara Kebijakan dan Realita
Sebuah kebijakan tidak hanya dinilai dari seberapa banyak aturan yang dibuat, tetapi dari seberapa efektif aturan tersebut diimplementasikan.
Dalam Indeks Efektivitas Pemerintahan (GEI), Indonesia memperoleh skor 0.58, tertinggal dari Korea Selatan (1.4), Jepang (1.63), dan Singapura (2.32).
Efektivitas pemerintahan bukan hanya tentang perumusan kebijakan, tetapi bagaimana birokrasi mampu menjalankan kebijakan tersebut dengan cepat, transparan, dan efisien.
Negara seperti Singapura telah berhasil membangun sistem pemerintahan yang hampir tanpa hambatan birokrasi, dengan pelayanan publik yang cepat dan berbasis teknologi.
C) Demokrasi: Pilar Transparansi dan Akuntabilitas
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia. Namun, apakah demokrasi yang kita jalankan sudah mencerminkan transparansi dan akuntabilitas yang kuat?
Dalam Indeks Demokrasi (DI), Indonesia memperoleh skor 6.53, lebih tinggi dari Singapura (6.18), tetapi masih tertinggal dari Korea Selatan (8.4) dan Jepang (8.09).
Meskipun demokrasi di Indonesia telah berkembang sejak era reformasi, banyak tantangan yang masih harus diatasi, mulai dari lemahnya oposisi hingga praktik politik uang yang masih mewarnai pemilihan umum.
Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu menjadi alat penyeimbang antara kekuasaan dan kepentingan rakyat.
E) Pembangunan Manusia: Seberapa Sejahtera Rakyat?
Kemajuan suatu negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonominya, tetapi dari kualitas hidup rakyatnya.
Dalam Indeks Pembangunan Manusia (HDI), Indonesia mencatat skor 0.713, masih jauh tertinggal dari Korea Selatan (0.929), Jepang (0.92), dan Singapura (0.949).
Ketimpangan dalam akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia.
Negara-negara dengan HDI tinggi telah mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Sementara di Indonesia, kualitas pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan agar bisa sejajar dengan negara-negara maju.
