Di era modern, tata kelola pemerintahan yang baik tidak bisa lepas dari digitalisasi. Indeks Pembangunan e-Government (E-Government Development Index – EGDI) mengukur bagaimana suatu negara memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan efisiensi layanan publik.
Sekaligus juga E-Govt meningkatkan transparansi pemerintahan, serta keterlibatan warga negara dalam proses politik.
EDGI diukur oleh UN DESA, PBB sejak tahun 2003. Negara-negara dengan skor EGDI tinggi mampu menyediakan layanan publik yang lebih cepat, lebih transparan, serta mengurangi peluang korupsi dengan sistem berbasis data yang terbuka.
E-government juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global seperti pandemi dan disrupsi ekonomi.
Mengapa Enam Indeks Ini Dikombinasikan LSI Denny JA menjadi Indeks Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance Index/GGI)?
Pemerintahan bukanlah entitas yang berdiri dalam satu dimensi saja. Efektivitas pemerintahan tanpa demokrasi akan melahirkan otoritarianisme.
Demokrasi tanpa pemberantasan korupsi akan menjadi demokrasi yang rapuh. Pembangunan manusia tanpa perhatian pada lingkungan akan berujung pada bencana ekologis.
Enam indeks ini bukan hanya sekadar alat ukur, tetapi refleksi dari bagaimana negara seharusnya dikelola. LSI Denny JA menyatukan enam aspek ini dalam satu Indeks Besar GGI untuk memberikan gambaran menyeluruh.
GGI itu cermin bagaimana sebuah negara menjalankan kekuasaannya dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat.
Dengan mengombinasikan enam indeks ini, GGI menjadi alat ukur yang lebih lengkap dibandingkan indeks-indeks lainnya yang hanya melihat satu aspek dalam tata kelola pemerintahan.
Tantangan pemerintahan modern tidak lagi hanya soal bagaimana negara dikelola, tetapi juga bagaimana negara mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan global.
Dari perubahan iklim, disrupsi digital, hingga ancaman populisme politik, semuanya membutuhkan pemerintahan yang tangguh, transparan, dan inovatif.
GGI hadir bukan hanya untuk mencerminkan realitas saat ini, tetapi juga untuk menjadi peta jalan bagi negara yang ingin memperbaiki tata kelolanya di masa depan.
-000-
Setelah mempertimbangkan keterkaitan antara efektivitas pemerintahan, transparansi, demokrasi, kesejahteraan rakyat, lingkungan, dan digitalisasi birokrasi, bobot yang digunakan dalam GGI adalah sebagai berikut.
Bobot ini bukan hanya angka, tetapi refleksi dari urgensi masing-masing dimensi dalam membangun pemerintahan yang baik.
LSI Denny JA memilih pembobotan dan alasan ini.
1. Efektivitas Pemerintahan: Fondasi Tata Kelola yang Baik (25%)
