Index korupsi ini diukur oleh Transparancy International sejak 1995.
Korupsi menghambat investasi, merusak kepercayaan publik, dan memperburuk ketimpangan sosial. Negara-negara dengan CPI tinggi cenderung memiliki pemerintahan yang lebih stabil, ekonomi yang lebih kuat, dan layanan publik yang lebih baik.
3. Demokrasi: Seberapa Besar Partisipasi Publik dalam Pemerintahan?
Tanpa demokrasi yang sehat, pemerintahan akan kehilangan akuntabilitasnya. Indeks Demokrasi (Democracy Index – DI) mengukur sejauh mana kebebasan sipil, kebebasan pers, serta transparansi dan akuntabilitas politik berjalan dalam sebuah negara.
Democracy Index diukur oleh Economist Intelligence Unit sejak tahun 2006. Pemerintahan yang demokratis memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, menciptakan checks and balances, serta memastikan bahwa kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang.
Demokrasi yang kuat melahirkan kebijakan yang lebih inklusif dan lebih berpihak pada rakyat.
4. Pembangunan Manusia: Bagaimana Pemerintah Meningkatkan Kualitas Hidup Rakyatnya?
Pemerintahan yang baik harus memiliki tujuan utama: meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index – HDI) menjadi ukuran utama untuk melihat seberapa baik suatu negara dalam memberikan akses terhadap pendidikan. Juga dalam memberi layanan kesehatan, dan peluang ekonomi bagi warganya.
HDI diukur oleh UNDP, PBB sejak 1990. Negara dengan HDI tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit. Ia juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
5. Keberlanjutan Lingkungan: Bagaimana Negara Menjaga Sumber Daya Alamnya?
Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan.
Indeks Kinerja Lingkungan (Environmental Performance Index – EPI) menjadi ukuran penting dalam melihat bagaimana pemerintah menangani polusi udara. Juga bagaimana konservasi pemerintah atas keanekaragaman hayati, serta transisi menuju energi hijau.
EPI diukur oleh Yale University sejak tahun 2006. Negara yang mengabaikan lingkungan hanya akan menuai krisis di masa depan. Banjir, krisis pangan, dan bencana alam yang semakin sering terjadi adalah konsekuensi dari kebijakan yang tidak berorientasi pada keberlanjutan.
Pemerintahan yang baik harus mampu menyeimbangkan pembangunan dengan perlindungan lingkungan.
6. Digitalisasi Pemerintahan: Seberapa Maju Negara dalam Menerapkan Teknologi dalam Layanan Publik?