Malili, NusantaraInsight — Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hal itu terlihat dalam kunjungan silaturrahmi dan koordinasi Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel bersama jajaran ke Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan diterima langsung oleh Bupati Luwu Timur, Rabu (20/5/2026).
Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturrahmi kelembagaan, tetapi juga membahas sejumlah isu strategis pelayanan publik di Luwu Timur, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, pembangunan fasilitas umum, hingga kesiapan pelaksanaan Penerimaan dan Verifikasi Laporan langsung di Masyarakat atau yang dikenal dengan PVL On The Spot yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (21/5/2026).
Dalam diskusi itu, salah satu agenda yang menjadi perhatian ialah rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Luwu Timur yang ditargetkan mulai berjalan pada September mendatang.
Program tersebut diarahkan bagi kelompok masyarakat rentan pada kategori desil 1 dan 2. Namun di lapangan, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam menjaring calon siswa yang sesuai dengan sasaran program.
Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Selatan, Dr. Ismu Iskandar, mengatakan pengawasan Ombudsman tidak hanya berfokus pada penanganan laporan masyarakat, tetapi juga memastikan setiap program pelayanan publik benar-benar dapat diakses kelompok yang membutuhkan.
“Program yang menyasar masyarakat rentan tidak cukup hanya selesai pada tahap perencanaan. Yang paling penting adalah memastikan warga yang menjadi sasaran benar-benar mengetahui, bisa menjangkau layanan, dan tidak tertinggal hanya karena persoalan pendataan atau akses informasi,” ujar Ismu.
Selain sektor pendidikan, pembahasan juga menyinggung kondisi ketenagakerjaan di Luwu Timur. Pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan tenaga kerja industri yang cukup besar seiring masuknya investasi di wilayah tersebut. Tahun ini, kebutuhan tenaga kerja disebut mencapai sekitar 16 ribu orang, sementara serapan tenaga kerja lokal dinilai masih belum mampu memenuhi kebutuhan industri secara optimal. Kedepan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga mendorong penguatan pendidikan vokasi atau sekolah kejuruan agar masyarakat memiliki keterampilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Dalam kesempatan tersebut, Ombudsman Sulsel turut memberikan masukan terkait peningkatan kualitas fasilitas umum dan infrastruktur pelayanan publik di Luwu Timur. Ombudsman mendorong agar pembangunan fasilitas publik mulai mengadopsi standar pelayanan yang lebih inklusif, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
