Memang menurut pasal 33 UUD 1945 seluruh tanah di Indonesia itu dikuasai oleh negara, kecuali tanah hak ulayat.
Tanah sebagai hak negara, bukan negara sebagai pemilik, melainkan negara sebagai pengatur dan pengelola serta mengurus. Dari hak menguasai negara itulah muncul pengelola., yaitu mengelola untuk kepentingan publik karena negara bukan pebisnis. Kalau dipakai misalnya untuk Kantor Sekretariat Negara atau kantor departemen-departemen, itu hak pakai pengelola. Kedua, hak pengelolaan juga dapat dipergunakan untuk kepentingan pendapatan negara bekerja sama dengan pihak lain untuk berbisnis (pebisnis).
“Contoh hak pengelolaan yang paling nyata adalah Nusa Dua di Bali. Sekarang ini makin banyak hak pengelolaan bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan bisnis. Ini semua untuk kepentingan pembangunan,” jelas Hamdan.
Dia mengatakan, kasus ini bermula ketika pada tahun 1989, keluar hak pengelolaan (HPL) dengan sertifikat nomor 1 Gelora yang menurut Setneg, termasuk tanah yang dimiliki Pontjo Sutowo.
Tetapi sebenarnya, sebelum HPL itu dikeluarkan, Setneg dan Gelora Bung Karno (GBK) sendiri sudah mengeluarkan satu surat sebagai laporan mengenai keadaan tanah di Gelora yang menyatakan bahwa tanah Gelora itu tidak termasuk HGB nomor 26 dan 27 milik Hotel Sultan. Jadi dibatasi, yakni HGB milik PT Indubuilco. Juga dijelaskan kalau ada tata kelola di atasnya, maka pemegang HPL harus membebaskan dan membayar.
“Ternyata ketika Pontjo Sutowo memperpanjang HGB pada tahun 2023, untuk 30 tahun pertama, Setneg keberatan. Kalau Anda memperpanjang HGB harus dengan persetujuan Setneg. Di situlah letak sengketanya,” ujar Hamdan.
Pontjo Sutowo mengatakan, ini tanah HGB 26 dan 27 yang tidak termasuk di atas HPL. Tanah yang berasal dari HGB murni. Kebetulan saat itu BPN menyetujii dan berpendapat bahwa lahan itu tidak di atas HPL. Diperpanjanglah pada tahun 2023. Dua puluh tahun kedua. Ketika perpanjangan itu, maka Setneg melaporkan Pontjo Sutowo dan Kepala BPN. dipidanakan. Tetapi oleh pengadilan diputus bebas.
Yang intinya, kata Hamdan, mengatakan bahwa tidak salah melakukan perpanjangan itu sehingga Pak Pontjo dan Ali Masi serta Kepala BPN pun bebas, meskipun nanti bebas di tingkat peninjauan kembali (PK). Bebas ini dimaksudkan bahwa tidak ada kesalahan dalam perpanjangan pembaharuan HGB tanpa persetujuan dari Setneg. Karena pemegang HGB itu kalau mengalihkan ke orang lain harus persetujuan Setneg dan kalau dijual itu tidak boleh.
Tetapi ternyata HGB 26 sejak awal tanpa persetujuan Setneg. Kemudian dalam rangka pembebasan jalan tol Gatot Subroto juga dibebaskan. Terakhir, dilepaskan juga dalam rangka pelepasan untuk MRT itu juga tanpa persetujuan Setneg.
“Jadi ini ‘clear’ sekali, tanah itu tidak di atas HPL.
Bagi Hamdan, ketidakadilan dalam kasus ini adalah kalau yang namanya HGB, perpanjangan 30 dan 20 serta pembaharuan 30 tahun, itu sebenarnya “otomatically” (otomatis). BPN tidak boleh menolak sepanjang tidak ada perubahan tata ruang.
“Ini negara, menjadi preman, karena menggunakan aparat keamanan dan penegak hukum untuk mencoba mengambil alih aset HGB berupa Hotel Sultan. Ini tidak benar. Pemerintah hanya mengurus dan melindungi rakyatnya. Kalau negara mau mengambil alih berarti untuk bisnis, padahal negara tidak boleh bisnis. Kalau dia mau bisnis harus ada perusahaan,” sebut Hamdan.
Kalau di Senayan bukan untuk bisnis, melainkan untuk pelayanan publik. Itu Badan Layanan Umum (BLU) untuk kepentingan publik. Dia tidak boleh berbisnis. Kalau pun dia menolak dan mau berbisnis harus bekerja sama dengan pihak lain.
