“Akan ada beberapa prioritas, termasuk juga tidak hanya melalui anggaran DLH, tetapi juga penambahan anggaran melalui dana kelurahan,” jelas Helmy.
Ia mengatakan, kebutuhan pengelolaan sampah akan terus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Jika masih terdapat ruang anggaran pada perubahan anggaran, maka dapat diarahkan untuk memperkuat program persampahan.
Begitu pula pada APBD tahun berikutnya, program persampahan diharapkan tetap menjadi salah satu prioritas.
Di sisi lain, DLH Makassar juga terus membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak untuk mencari alternatif pengolahan sampah yang lebih berkelanjutan.
Selain itu, DLH Makassar juga akan menerima tim dari Jakarta untuk melakukan asesmen terkait potensi carbon trade dari pembenahan pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah kota.
“Besok kita akan kedatangan tim dari Jakarta yang akan melakukan penilaian asesmen berkaitan dengan carbon trade,” katanya.
Helmy berharap pembenahan yang dilakukan di TPA tidak hanya berdampak terhadap perbaikan lingkungan, tetapi juga dapat menghasilkan nilai ekonomi melalui skema perdagangan karbon.
“Pemkot Makassar terus menyiapkan berbagai alternatif dalam menangani persoalan persampahan, baik melalui dukungan anggaran, penguatan pengelolaan dari sumber, kerja sama antarlembaga,” pungkasnya. (*)
