“Saya kira itu langkah luar biasa, mengisolir sapi supaya tidak berkeliaran ketika ada kendaraan membongkar sampah,” ujarnya.
Azri mengatakan, hal yang masih perlu didiskusikan adalah aspek penempatan kandang sapi, khususnya terkait ketentuan apakah lokasi peternakan dapat berada di dalam kawasan TPA atau perlu ditempatkan di area sekitar TPA.
“Ini sekarang langkahnya sudah bagus, sapi tidak berkeliaran. Tinggal apakah sudah betul ditempatkan di situ. Itu soal teknis,” katanya.
Ia menilai prinsip utama penataan sapi tersebut sudah tepat karena dapat mencegah hewan berkeliaran sekaligus membuat pengelolaan pakan lebih terkontrol.
“Sapi juga tidak perlu berebutan makann di jalan. Karena tinggal tunggu saja begitu ada sampah dari pasar, langsung tumpah, langsung makan. Saya kira itu bagus sekali,” pungkasnya.
Pada kesempatan ini, Kepala DLH Makassar, Helmy Budiman, mengatakan persoalan sampah merupakan urusan yang berlangsung setiap hari dan tidak mengenal hari libur.
Karena itu, pengelolaannya membutuhkan dukungan kebijakan sekaligus anggaran yang konsisten.
“Kalau bicara masalah sampah, tentu dengan kebijakan. Karena mengurusi sampah ini hari libur pun juga, setiap hari manusia menghasilkan sampah,” kata Helmy.
Menurutnya, pengelolaan persampahan di Makassar dibagi dalam tiga segmen utama, yakni hulu, median, dan hilir.
Segmen hilir berada di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sementara hulu berkaitan dengan sumber sampah dan median mencakup proses pengolahan sampah sebelum residu dibawa ke TPA.
Helmy mengatakan, sejak Februari 2026, sebelum puncak pemilhan sampah bulan Agustus. Pemkot Makassar telah memberikan perhatian dan dukungan anggaran yang lebih besar untuk pembenahan TPA Tamangapa, Antang.
“Untuk hilir ini berada di TPA. Kita sendiri dari bulan Februari sampai dengan saat ini sudah mendapatkan kebijakan prioritas dan porsi anggaran dari Pemerintah Kota, dari Pak Wali Kota Makassar, untuk membenahi TPA,” ujarnya.
Menurutnya, pembenahan di kawasan TPA Tamangapa kini telah menunjukkan sejumlah perkembangan.
Setelah fokus pada sektor hilir, pekerjaan berikutnya diarahkan pada penguatan pengelolaan sampah dari sumber.
“Memang kita sudah banyak sekali membenahi TPA. Nah, sekarang PR kita membenahi yang namanya hulu dan median,” katanya.
Penguatan tersebut akan diarahkan pada pengelolaan sampah dari sumber, termasuk optimalisasi TPS 3R dan pengelolaan berbasis masyarakat.
DLH juga menyiapkan skema dukungan anggaran yang tidak hanya bersumber dari perangkat daerah, tetapi dapat diperkuat melalui anggaran di tingkat kelurahan.
“Akan ada beberapa prioritas, termasuk juga tidak hanya melalui anggaran DLH, tetapi juga penambahan anggaran melalui dana kelurahan,” jelas Helmy.
Ia mengatakan, kebutuhan pengelolaan sampah akan terus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Jika masih terdapat ruang anggaran pada perubahan anggaran, maka dapat diarahkan untuk memperkuat program persampahan.
Begitu pula pada APBD tahun berikutnya, program persampahan diharapkan tetap menjadi salah satu prioritas.
Di sisi lain, DLH Makassar juga terus membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak untuk mencari alternatif pengolahan sampah yang lebih berkelanjutan.
Selain itu, DLH Makassar juga akan menerima tim dari Jakarta untuk melakukan asesmen terkait potensi carbon trade dari pembenahan pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah kota.
“Besok kita akan kedatangan tim dari Jakarta yang akan melakukan penilaian asesmen berkaitan dengan carbon trade,” katanya.
Helmy berharap pembenahan yang dilakukan di TPA tidak hanya berdampak terhadap perbaikan lingkungan, tetapi juga dapat menghasilkan nilai ekonomi melalui skema perdagangan karbon.












