Ia menyebut kegiatan itu menjadi momentum pertama kalinya seluruh RT/RW dikumpulkan untuk mendukung percepatan program perlindungan sosial berbasis digital.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan program strategis Presiden dapat berjalan hingga tingkat lingkungan.
“Pemerintah menargetkan sedikitnya 50 persen penduduk Indonesia telah masuk dalam sistem digital Perlinsos hingga Desember 2026,” ungkapnya lagi.
“Ada dua, semakin banyak agen Perlinsosnya dan semakin banyak masyarakat yang bisa masuk dalam sistem Perlinsos kita,” tambah dia.
Ia berharap gerakan tersebut dapat menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh unsur, mulai dari RT/RW, pemuda, komunitas perempuan, organisasi kemasyarakatan, TNI-Polri, hingga wartawan.
Menurut Gus Ipul, pencapaian target nasional membutuhkan semangat gotong royong agar masyarakat di berbagai wilayah, termasuk kelompok rentan dan warga dengan keterbatasan akses digital, tidak tertinggal.
Selain memperluas jangkauan, kecepatan pelayanan juga menjadi salah satu keunggulan yang diharapkan dari sistem digitalisasi bansos.
Dia juga menjelaskan bahwa sistem yang diuji coba mampu memberikan respons dalam waktu relatif singkat.
Dalam uji coba, proses koreksi atau penyampaian sanggahan dapat dijawab oleh sistem sekitar 11 hingga 12 menit, selama data yang dibutuhkan tersedia dan jaringan internet mendukung.
Bahkan, untuk data yang telah lengkap, hasil pemrosesan dapat diketahui pada saat itu juga.
Namun, ia mengakui kecepatan layanan masih bergantung pada kualitas jaringan internet di masing-masing wilayah.
Daerah dengan koneksi yang terbatas mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk memperbarui data.
Meski demikian, sistem telah dirancang agar data yang dimasukkan tetap dapat diproses ketika koneksi internet kembali memadai.
“Kalau datanya lengkap, itu bisa saat itu juga. Sebelas menit juga bisa untuk melakukan koreksi, uji coba kita,” pungkasnya. (*)
