“Melalui kolaborasi dan semangat gotong royong, kami optimistis Gerakan Nasional Peduli Tetangga dapat memperluas jangkauan perlindungan sosial, meningkatkan akurasi pendataan, serta memastikan bantuan pemerintah hadir bagi masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya,” tutup Appi.
Sedangkan, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, menekankan penguatan kolaborasi pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk mempercepat pembenahan data penerima bantuan sosial (bansos) melalui digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos).
Gus Ipul mengatakan, gerakan ini merupakan bagian dari tindak lanjut program strategis Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, tepat sasaran, dan berkeadilan.
Menurutnya, ada tiga fokus utama yang menjadi landasan kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial. Ketiganya adalah pembenahan data, ketepatan sasaran penerima bantuan, serta pengentasan kemiskinan melalui program Sekolah Rakyat.
“Pertama, datanya makin akurat karena ada konsolidasi. Kedua, sasarannya tepat. Dan strategi pengentasan kemiskinan, memutus mata rantai kemiskinan, adalah dengan Sekolah Rakyat,” katanya.
“Jadi, tiga itu, data akurat, sasaran tepat, dan Sekolah Rakyat. Semuanya dimulai dari data dulu,” sambung Gus Ipul.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat saat ini mulai memasuki tahap digitalisasi bansos dengan mengintegrasikan berbagai basis data milik kementerian dan lembaga.
Sistem tersebut menghubungkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Dimana, data sosial ekonomi nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hingga data dari PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Hukum.
Integrasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih menyeluruh.
Dengan demikian, pemerintah dapat mengidentifikasi warga yang benar-benar memenuhi kriteria penerima bantuan sekaligus meminimalkan kesalahan dalam penyaluran.
“Melalui sistem digital ini, masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi secara langsung,” harpanya.
Dikatakan, warga dapat melakukan registrasi ulang sebagai penerima bansos maupun mengusulkan diri sendiri atau orang lain yang dinilai layak memperoleh perlindungan sosial.
Seluruh data yang dimasukkan akan diproses melalui sistem yang terintegrasi. Hasilnya menjadi dasar untuk menentukan kelayakan seseorang dalam memperoleh bantuan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota.
Gus Ipul menyebut, penerapan sistem digitalisasi bansos telah melalui uji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebelum dikembangkan secara bertahap ke 42 kabupaten dan kota, termasuk Makassar.
“Jika seluruh tahapan berjalan lancar, pemerintah menargetkan penyaluran bansos berbasis data digital yang lebih mutakhir mulai diterapkan secara nasional pada 2027,” tuturnya.
Menurutnya, salah satu tantangan dalam penerapan digitalisasi bansos adalah belum meratanya kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan berbasis teknologi.
Gus Ipul mengakui, tidak semua warga memiliki telepon pintar. Sebagian lainnya mungkin sudah memiliki perangkat, tetapi belum memahami cara menggunakannya.
Ada pula masyarakat yang sebenarnya mampu mengakses layanan digital, tetapi masih merasa kurang percaya diri.
“Kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah menghadirkan Agen Perlinsos sebagai pendamping masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan sosial,” jelasnya.
