Hingga Oktober 2026, progres pendaftaran di Makassar telah mencapai sekitar 31 persen. Capaian tersebut meningkat sekitar 12 persen dibandingkan hasil perhitungan tiga bulan sebelumnya.
Dengan jumlah kepala keluarga yang diperkirakan mencapai 456 ribu KK, pemerintah kota terus mengoptimalkan berbagai langkah untuk memperluas cakupan pendataan sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat.
Oleh sebab itu, orang nomor satu Kota Makassar itu menyampaikan bahwa percepatan tersebut akan terus didorong melalui penguatan peran pengurus lingkungan sebagai ujung tombak pelaksanaan program.
“Kalau sekarang, dari persentase sudah di angka 31 persen dan terus akan kita dorong. Ini sudah naik kira-kira sekitar 12 persen dari perhitungan kita tiga bulan lalu,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Makassar memprioritaskan 5.027 ketua RT dan 1.005 ketua RW untuk menjadi agen utama Perlinsos.
Total 6.032 pengurus lingkungan tersebut diharapkan dapat memperkuat proses pendataan sekaligus membantu masyarakat mengakses layanan perlindungan sosial secara lebih mudah.
Dikatakan, Pemerintah Kota Makassar juga membuka peluang pelibatan kelompok masyarakat lainnya sebagai agen Perlinsos guna memperluas jangkauan pelayanan dan memperkuat semangat gotong royong.
Munafri menilai, keterlibatan masyarakat menjadi wujud kepedulian bersama untuk memastikan warga di lingkungan sekitar telah tercatat dalam sistem dengan data yang valid.
Target Perluasan hingga 50 Persen pada Akhir 2026
Pemerintah Kota Makassar menargetkan progres pelaksanaan Perlinsos dapat mencapai 50 persen hingga akhir tahun 2026.
Target ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pendataan dan memastikan semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap sistem perlindungan sosial.
Dia berharap, penguatan peran agen Perlinsos dapat menjangkau lebih dari separuh wilayah perkotaan sehingga proses pendataan berjalan semakin efektif dan merata.
“Kami target di akhir tahun, insyaallah bisa sampai di 50 persen angka kami, untuk memastikan bahwa 50 persen ini benar-benar menjadi agen yang mampu merambah lebih dari 50 persen wilayah perkotaan,” tuturnya.
Ditambahkan, melalui gerakan ini, Pemkot Makassar mendorong terbangunnya kepedulian sosial yang dimulai dari lingkungan terdekat.
Pihak RT dan RW tidak hanya berperan dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dan layanan perlindungan sosial.
Lanjut Appi, pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi warga yang membutuhkan, sekaligus memperkuat proses pembaruan dan pengawasan data secara partisipatif.
“Sinergi Pemerintah Hadirkan Perlindungan Sosial Tepat Sasaran
Pelaksanaan Gerakan Nasional Peduli Tetangga di Makassar turut diperkuat melalui koordinasi bersama Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” terang Appi.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Menteri Sosial bersama Wali Kota Makassar juga melakukan peninjauan di kantor pos untuk melihat pelaksanaan program perlindungan sosial secara langsung.
Munafri menyebut sinergi lintas pemerintahan menjadi elemen penting dalam memastikan program bantuan sosial berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan, perhatian pemerintah terhadap ketepatan sasaran harus diwujudkan melalui pembenahan data yang berkelanjutan, penguatan koordinasi, serta keterlibatan aktif masyarakat.
Bagi Appi, Pemerintah Kota Makassar, penunjukan sebagai daerah percontohan nasional menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan sosial sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.
