“Harus ada keputusan yang memberi tekanan agar di triwulan berikutnya ada perbaikan dan dampak nyata,” tegasnya lagi.
Politisi Golkar itu mengingatkan bahwa setiap kelemahan pada triwulan awal harus segera ditindaklanjuti dengan keputusan strategis, sehingga bisa diperbaiki pada periode berikutnya.
Appi menegaskan pentingnya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan, seperti RPJMD dan rencana kerja (Renja), agar seluruh program berorientasi pada outcome.
Dalam konteks itu, ia merujuk pada RPJMD Kota Makassar 2025–2029 yang mengusung visi “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan” dengan tujuh misi pembangunan.
Menurutnya, RPJMD merupakan perpaduan antara kontrak politik dan kontrak administratif yang harus dijalankan secara selaras.
“Tujuan itu hanya bisa tercapai kalau kontrak politik dieksekusi melalui kegiatan administratif yang terukur dan berdampak,” jelasnya.
Ia pun kembali menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi harus menjadi instrumen pengambilan keputusan, bukan sekadar agenda formalitas.
Di akhir arahannya, Munafri menekankan pentingnya kolaborasi lintas OPD agar roda pemerintahan berjalan efektif dan terintegrasi.
“Tidak bisa satu OPD berjalan sendiri tanpa koneksi dengan yang lain. Ini yang harus kita perbaiki bersama,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Appi kembali menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurutnya, implikasi utama dari RPJMD bukan sekadar menjadi dokumen perencanaan, tetapi harus menjadi acuan kerja yang memastikan seluruh program bermuara pada hasil atau outcome yang nyata.
“Evaluasi harus berbasis outcome, bukan sekadar kegiatan OPD. Bukan hanya apa yang kita kerjakan, tapi apa dampak yang dihasilkan,” tegasnya, mengulangi.
Munafri menjelaskan, kualitas outcome sangat ditentukan oleh proses perencanaan dan pelaksanaan yang baik.
Dia mengingatkan bahwa hasil tidak akan maksimal jika sejak awal prosesnya sudah lemah.
” Kalau perencanaan dan proses administrasinya tidak baik, maka outcome-nya pasti tidak akan maksimal. Sebaliknya, kalau prosesnya kuat, hasilnya akan istimewa,” bebernya.
Karena itu, ia memberikan atensi kepada seluruh jajaran perangkat daerah untuk memberikan perhatian serius pada setiap tahapan proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, guna memastikan dampak program benar-benar dirasakan masyarakat.
Appi juga menilai bahwa jika proses dijalankan dengan benar dan konsisten, maka sistem pemerintahan yang berdampak.
Lebih lanjut, ia kembali menekankan pentingnya evaluasi triwulan pertama sebagai fondasi arah pembangunan dalam satu tahun anggaran.
Dikatakan, fase awal bukan sekadar tahap awal pelaksanaan, melainkan penentu arah dari seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, belanja, hingga operasional program di triwulan selanjutnya.
Appi menyebut evaluasi triwulan pertama sebagai momentum penting untuk memastikan RPJMD benar-benar dijalankan secara nyata, bukan hanya menjadi dokumen formal.
“Yang paling penting di triwulan pertama bukan capaiannya, tapi ketepatan arah. Kalau arah sudah benar, baru kita gas. Jangan sampai kita cepat, tapi salah arah,” ajakannya.
Ia mengingatkan agar pola lama yang menunda pekerjaan hingga akhir tahun anggaran tidak lagi terjadi, karena hal tersebut justru menimbulkan berbagai persoalan, termasuk rendahnya realisasi dan munculnya sisa anggaran (Silpa).
Munafri juga memberikan perhatian khusus kepada para camat, terutama yang baru menjabat, agar aktif berkoordinasi dan tidak ragu untuk bertanya dalam menjalankan tugasnya.
