Selain itu, Munafri juga menyinggung pola kerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih berorientasi pada aktivitas dan serapan anggaran, bukan pada dampak kinerja.
Ia mengingatkan, OPD tidak boleh bekerja secara sektoral atau berdiri sendiri-sendiri, melainkan harus terintegrasi dalam satu sistem kelembagaan yang saling mendukung.
“OPD A, B, C itu tidak berdiri sendiri. Yang kita harapkan bukan penilaian per OPD, tapi akumulasi dampak dari seluruh kinerja pemerintah kota,” imbuh Munafri.
Munafri pun meminta seluruh jajaran untuk meninggalkan pola kerja parsial dan mulai membangun konektivitas antar perangkat daerah.
Dia juga menekankan pentingnya indikator kinerja yang terukur dan berdampak jelas. Tanpa ukuran yang pasti, menurutnya, keberhasilan pembangunan akan sulit dibuktikan.
Tak hanya itu, Munafri mengkritisi proses monitoring dan evaluasi yang kerap tidak menghasilkan keputusan konkret.
“Harus ada keputusan yang memberi tekanan agar di triwulan berikutnya ada perbaikan dan dampak nyata,” tegasnya lagi.
Politisi Golkar itu mengingatkan bahwa setiap kelemahan pada triwulan awal harus segera ditindaklanjuti dengan keputusan strategis, sehingga bisa diperbaiki pada periode berikutnya.
Appi menegaskan pentingnya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan, seperti RPJMD dan rencana kerja (Renja), agar seluruh program berorientasi pada outcome.
Dalam konteks itu, ia merujuk pada RPJMD Kota Makassar 2025–2029 yang mengusung visi “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan” dengan tujuh misi pembangunan.
Menurutnya, RPJMD merupakan perpaduan antara kontrak politik dan kontrak administratif yang harus dijalankan secara selaras.
“Tujuan itu hanya bisa tercapai kalau kontrak politik dieksekusi melalui kegiatan administratif yang terukur dan berdampak,” jelasnya.
Ia pun kembali menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi harus menjadi instrumen pengambilan keputusan, bukan sekadar agenda formalitas.
Di akhir arahannya, Munafri menekankan pentingnya kolaborasi lintas OPD agar roda pemerintahan berjalan efektif dan terintegrasi.
“Tidak bisa satu OPD berjalan sendiri tanpa koneksi dengan yang lain. Ini yang harus kita perbaiki bersama,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Appi kembali menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurutnya, implikasi utama dari RPJMD bukan sekadar menjadi dokumen perencanaan, tetapi harus menjadi acuan kerja yang memastikan seluruh program bermuara pada hasil atau outcome yang nyata.
