Makassar, NusantaraInsight — Pemerintah Kota Makassar akan melakukan soft launching program Pete-pete Laut sebagai langkah awal menghadirkan layanan transportasi laut yang lebih terjangkau dan terjadwal bagi masyarakat kepulauan.
Peluncuran perdana kapal jenis kayu tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 12 Juni 2026, bersamaan dengan kunjungan kerja Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ke Pulau Barrang Lompo dan beberapa pulau di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
“Kami sudah lakukan uji coba, sehingga rencana soft launching program Pete-pete Laut hari Jumat, tanggal 12 Juni, di Pulau Barrang Lompo,” jelas Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, program Pete-pete Laut menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik lainnya.
“Peluncuran ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan layanan transportasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat pulau,” katanya.
Muhammad Rheza, mengatakan seluruh persiapan pelaksanaan soft launching telah dilakukan sesuai rencana.
Armada yang akan digunakan merupakan kapal operasional milik Dinas Perhubungan yang selama ini berada dalam pengelolaan pemerintah dan kini difungsikan untuk mendukung mobilitas warga kepulauan.
“Tahap awal ini sekaligus menjadi uji coba operasional untuk melihat kebutuhan dan respons masyarakat,” ujar Rheza.
Pada tahap awal, layanan Pete-pete Laut akan dioperasikan menggunakan satu unit kapal dengan kapasitas angkut sekitar 25 hingga 30 penumpang setiap perjalanan.
Operasional layanan direncanakan berlangsung satu kali dalam sepekan sambil menunggu hasil evaluasi dan tingkat pemanfaatan masyarakat.
Menurut Rheza, keterbatasan anggaran operasional, khususnya untuk kebutuhan bahan bakar, menjadi pertimbangan dalam penentuan frekuensi pelayaran pada tahap awal.
Namun demikian, Pemerintah Kota Makassar tetap berkomitmen mengembangkan layanan tersebut sesuai kebutuhan masyarakat.
“Karena ini masih tahap awal dan belum memiliki anggaran khusus, maka sementara kami memanfaatkan kapal operasional yang sudah ada,” ungkapnya.
“Untuk frekuensi layanan direncanakan sekali sepekan sambil melihat antusiasme masyarakat dan efektivitas pelaksanaannya,” tambah Reza.
Dikatakan, apabila kebutuhan dan tingkat penggunaan layanan menunjukkan tren positif, Pemerintah Kota Makassar akan mengevaluasi kemungkinan penambahan frekuensi pelayaran melalui dukungan anggaran pada perubahan APBD mendatang.
