Fraksi PDIP menyampaikan beberapa rekomendasi untuk memperkuat pendapatan daerah, di antaranya. Pertama, pptimalisasi pengelolaan dan pemungutan PAD melalui penguatan regulasi, sosialisasi, edukasi.
Dan pemanfaatan teknologi digital seperti QRIS, virtual account, serta platform pembayaran elektronik yang terintegrasi ke Makassar Super App, termasuk aplikasi PAKINTA dan SIKPAKDU.
Juga, intensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi sistem perpajakan dan peningkatan kinerja BUMD serta pemanfaatan aset daerah untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar belanja prioritas tidak hanya mengutamakan efisiensi tetapi juga menjamin keberlanjutan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Program yang harus diperkuat antara lain. Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Pelatihan dan pengembangan talenta melalui Makassar Creative Hub, Penguatan UMKM dan Urban Farming Harus Dimaksimalkan,” harapnya.
Dia menambahkan, Fraksi PDIP mendorong agar Pemerintah Kota memaksimalkan program Urban Farming sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan, kemandirian ekonomi keluarga, serta membuka peluang pendapatan tambahan bagi warga melalui hasil panen.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan pengawasan yang lebih ketat terhadap realisasi program, penggunaan anggaran, Pengelolaan aset daerah.
Selain itu, penguatan pengawasan dianggap penting agar pelaksanaan APBD berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Di penghujung penyampaiannya, Udin menegaskan bahwa PDIP akan terus memberikan pandangan konstruktif dan kritik yang membangun untuk peningkatan kinerja Pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Fraksi PDIP berharap, kebijakan dan program dalam APBD 2026 mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Makassar dalam rangka mewujudkan Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan,” tukasnya.
