Pemprov Sulsel Deklarasikan Netralitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

NusantaraInsight, Makassar — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan deklarasikan netralitas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Ini dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang Luber, Jurdil, lancar, aman dan damai di era baru Sulawesi Selatan menuju Indonesia Maju di Four Point Hotel by Sheraton, Selasa (24/10/2023).

Deklarasi netralitas ASN ini merupakan ajang ke tiga yang di adakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebelumnya diadakan di Ruang Pola Kantor Gubernur dan deklarasi bersama kepala desa se Sulawesi Selatan.

Komisioner Bawaslu, Syaiful Jihad dalam sambutannya menyampaikan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengadakan acara kolosal untuk ikrar deklarasi netralitas ASN.

“Dan ini baru pada pemerintahan Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Sulsel memiliki indeks kerawanan sangat tinggi untuk netralitas ASN. Pada Pemilu lalu itu Sulsel berada di urutan ke 4 se Indonesia.

“Saya berharap dengan deklarasi seperti ini, Sulsel keluar dari zona rawan netralitas ASN,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sulsel Hasbullah menekankan bahwa Pemilu 2024 nanti, seluruh warga menjaga kedaulatannya.

BACA JUGA:  M Ghufran : Mengefektifkan Program INKLUSI Perlu Pendekatan Jurnalisme Advokasi

“Karena Pemilu ini adalah warisan terbaik yang diberikan founding fathers kita,” terang Hasbullah.

“Diketahui sejak tahun 1955 kita telah diberikan hak penuh untuk melakukan pemilihan. Beda dengan di negara lain yang harus menunggu gerakan HAM dulu, baru mengikut sertakan seluruh komponen bangsa untuk ikut Pemilu,” tambahnya.

“Untuk itu, kita jaga Pemilu 2024 nanti, karena itu adalah warisan terbaik dari founding fathers kita,” kuncinya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Forkopimda yang hadir untuk ikut dalam deklarasi ini.

Bahtiar juga menyinggung, bagaimana di Indonesia, khususnya di Sulsel telah lebih dulu menganut kesetaraan gender dalam hal memilih pemimpin.

“Kita ini telah lebih dahulu menganut kesetaraan gender untuk memilih pemimpin. Pada tahun 1470 Raja Bone ke empat We Banre Gau itu adalah raja perempuan dan Ada 6 raja perempuan di Sulsel,” ungkapnya.

“Selain itu kita juga memiliki ikatan persaudaraan dengan Samudra Pasai di Aceh, yaitu melalui Daeng Mansur yang menikah dengan putri dari Samudra Pasai,” ulasnya lagi.

BACA JUGA:  Appi Warning Kepsek: Sekolah Bukan Tempat Bisnis

Ia juga menyinggung peran wanita Sulsel dalam perjuangan kemerdekaan.

“Kita mengenal Balira (kayu untuk alat tenun) adalah senjata utama untuk pasukan perempuan di Sulsel. Dengan itulah perempuan di Sulsel memperjuangkan kemerdekaan,” tambahnya.

Tapi terlebih utama dari itu semua, lanjutnya, adalah persatuan dan kesatuan bangsa.

“Ini diabdikan untuk kepentingan bangsa kita. Kita di Sulsel punya kesamaan ingin pemilu berjalan damai, tidak boleh merusak persatuan dan kesatuan, jauh lebih penting dari semuanya,” pungkasnya.

Diketahui Pemerintah Provinsi Sulawesi telah mengeluarkan surat edaran yang dikeluarkan BKD Nomor 270/12462/BKD tentang netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan.

Dan pada deklarasi kali ini, masing-masing penyelenggara urusan pemerintahan melakukan ikrar untuk netral pada Pemilihan Umum tahun 2024.