Oleh: Aslam Katutu
Makassar, NusantaraInsight — Makassar sedang menghadapi persoalan lalu lintas yang semakin mengkhawatirkan. Jalan-jalan utama dipadati kendaraan, waktu tempuh semakin panjang, dan perjalanan yang seharusnya selesai dalam hitungan menit sering berubah menjadi perjuangan panjang di tengah kemacetan. Bagi warga, kemacetan bukan lagi sekadar gangguan perjalanan, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari yang menguras waktu, tenaga, bahan bakar, dan kesabaran.
Berangkat lebih awal belum tentu menjamin seseorang tiba tepat waktu di tempat kerja, sekolah, kantor pemerintahan, atau lokasi pertemuan bisnis. Pertanyaannya, sampai kapan kondisi ini terjadi?
Makassar terus tumbuh sebagai kota metropolitan. Aktivitas ekonomi berkembang, kawasan permukiman meluas, pusat perdagangan bertambah, dan mobilitas masyarakat meningkat. Pada saat yang sama, jumlah kendaraan terus bertambah, sementara kapasitas jaringan jalan tidak berkembang dengan kecepatan yang sebanding. Di sinilah persoalan mendasarnya: jumlah kendaraan meningkat, tetapi ruang jalan tetap terbatas.
Jika pertumbuhan kendaraan tidak diimbangi pengelolaan transportasi dan penambahan kapasitas yang tepat, kemacetan akan semakin sulit dihindari. Bahkan, muncul kekhawatiran bahwa Makassar dapat menghadapi kondisi lalu lintas yang nyaris tidak bergerak pada jam-jam sibuk. Tahun 2023 lalu HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia) Sulsel, dan Masyarakat Tranfortasi Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Prof Lambang Basri, yang dikenal sebagai ahli transfortasi membuat kajian lalu lintas berdasarkan hasil survei bekerjasama dengan konsultan dari Bandung. Ruas jalan yang dikaji sekitar jalan Urip sumoharjo, jalan Perintis Kemerdekaan sampai perlimaan bandara Soeltan Hasanuddin. Hasil kajian ini memperkirakan pada Tahun 2028 kondisi ruas jalan sudah susah bergerak. Proyeksi semacam itu tentu masih perlu segera diantisipasi untuk mencari solusi . Namun, tanpa menunggu ramalan tersebut terbukti, kondisi hari ini sudah cukup menjadi alasan untuk bertindak.
Kemacetan bukan semata-mata persoalan kendaraan. Ia berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan masa depan kota. Dunia usaha kehilangan efisiensi, biaya distribusi meningkat, kualitas udara memburuk, dan waktu yang seharusnya digunakan untuk keluarga, pendidikan, maupun kegiatan produktif habis di jalan raya. Kota yang tidak mampu mengelola mobilitas warganya akan menghadapi konsekuensi ekonomi dan sosial yang semakin besar.
Tulisan ini bukan untuk menyalahkan pemerintah atau mengabaikan berbagai upaya yang telah dilakukan. Kritik terhadap persoalan lalu lintas seharusnya dipahami sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan Makassar. Yang dibutuhkan adalah solusi, keberanian memperbaiki kebijakan, serta perhatian yang lebih serius, terarah, dan berkelanjutan.
Persoalan Makassar tidak hanya berkaitan dengan sampah, tetapi juga kemacetan, keterbatasan transportasi umum, penataan ruang, kualitas lingkungan, dan berbagai tantangan perkotaan lainnya. Jika Makassar ingin berkembang menjadi kota dunia, mobilitas warga harus menjadi prioritas. Kota dunia tidak hanya ditandai gedung tinggi dan pusat ekonomi yang ramai, tetapi juga sistem transportasi yang tertata, efisien, aman, dan mampu mendukung kehidupan masyarakat.
Salah satu solusi yang perlu mulai dipikirkan adalah pembangunan flyover atau jalan layang di sejumlah titik yang benar-benar membutuhkan. Flyover dapat mengurangi konflik arus kendaraan pada persimpangan padat, memisahkan arus yang saling berpotongan yang sebidang, dan memungkinkan kendaraan bergerak tanpa selalu berhenti pada lampu lalu lintas di persimpangan.
