Makassar, NusantaraInsight — Reformasi birokrasi menjadi bahan perdebatan dalam Ma’REFAT Informal Meeting (REFORMING) di Kantor Bersama LINGKAR-Ma’REFAT, Kota Makassar. Diskusi yang telah memasuki seri ke-37 tersebut berlangsung pada Minggu, 27 September 2026, dengan mengangkat tema “Reformasi Birokrasi: Betulkah Berjalan Efektif atau Sebatas Slogan?”.
Perhelatan diskusi mempertemukan dua perspektif dari birokrat dan akademisi pemerintahan, yakni Andi Wahyudin, S.E., M.Si., mewakili Widyaswara PUSJAR SKMP LAN RI (Pusat Pembelajaran & Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan); dan Andi Ayatullah Ahmad, S.Sos., M.I.Kom., Sekretaris Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukumba.
Moderator membuka diskusi tepat pukul 14.00 Wita, dengan mempertanyakan apakah reformasi birokrasi telah dijalankan secara serius atau masih berhenti pada slogan.
Andi Wahyudin mengawali pemaparan. Ia mengatakan efektivitas reformasi birokrasi perlu dilihat dari sejauh mana tujuan kebijakan tersebut tercapai. Ia menelusuri proses reformasi birokrasi sejak Reformasi 1998. Menurutnya, reformasi hukum, politik, dan ekonomi bergerak lebih cepat, sedangkan reformasi birokrasi berlangsung bertahap. Fase awal pada 2004-2009 masih bersifat parsial di sejumlah kementerian dan lembaga. Mulai 2010, reformasi birokrasi dikembangkan melalui grand design secara nasional, sebelum memasuki fase pelembagaan pada 2015-2019. “Efektif itu menilai dari tercapainya tujuan,” kata Wahyudin.
Ia menjelaskan reformasi birokrasi pada periode tersebut diarahkan pada delapan area perubahan, mulai dari manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia, akuntabilitas, pengawasan, hingga pelayanan publik. “Fokus awalnya berada pada pembenahan internal atau sektor hulu. Evaluasi kemudian mendorong pemerintah memperluas pendekatan melalui Reformasi Birokrasi Tematik, yang menyasar persoalan kemiskinan, investasi, digitalisasi pemerintahan, dan program prioritas pemerintah,” terang Wahyudin. Pada 2026 ini, agenda tersebut diperluas dengan tema hilirisasi, ketahanan pangan nasional, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan birokrasi mulai diarahkan dari pembenahan organisasi menuju dampak pelayanan kepada masyarakat.
Andi Ayatullah Ahmad membawa pembahasan ke pengalaman birokrasi di daerah. Ia membandingkan paradigma ASN lama yang menurutnya, lebih berorientasi pada status, jabatan, dan fasilitas dengan tuntutan birokrasi baru yang menempatkan pelayanan sebagai orientasi kerja. “Paradigma ASN lama dan ASN baru berbeda,” ujar Ayatullah. Ia menilai perubahan pola pikir menjadi salah satu persoalan penting dalam reformasi birokrasi, terutama ketika orientasi memperoleh jabatan lebih dominan daripada orientasi memberikan pelayanan kepada masyarakat.
