Baginya, digitalisasi pemerintahan menjadi salah satu perubahan yang ia rasakan dalam praktik birokrasi di Bulukumba. Digitalisasi, kata dia, mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Sistem digital juga membuat proses perencanaan dan penganggaran lebih mudah ditelusuri. Ia mencontohkan pembatasan mutasi ASN setelah pemilihan kepala daerah melalui mekanisme administratif dan sistem merit. “Digitalisasi sangat berdampak, terjadi efisiensi, akuntabel dan transparan,” kata Andi Ulla, begitu biasa disapa.
Dalam sesi tanya jawab, Sapril mempertanyakan ukuran efektivitas reformasi birokrasi sekaligus menyoroti persoalan efisiensi anggaran. Ia membandingkan birokrasi pemerintah dengan sektor swasta yang memiliki tekanan lebih kuat untuk mencapai efisiensi. Menurutnya, efektivitas tidak cukup diukur dari terserapnya anggaran. “Kita pakai mindset swasta bukan hanya efektif tetapi juga efisien,” ujar Sapril.
Peserta lain, Nurul Fajri, mengaitkan reformasi birokrasi dengan kepentingan perempuan, pelayanan publik, serta relasi antara birokrasi dan politik. Ia mempertanyakan bagaimana memastikan birokrasi tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, ketika keputusan politik dan kebijakan publik saling berkelindan, hingga bagaimana ruang kritik bagi ASN terhadap kebijakan dan kepemimpinan politik. Pertanyaan tersebut memperluas diskusi menuju hubungan antara birokrasi, politik, dan pelayanan publik.
Selain itu, Wawan mengingatkan, bahwa gagasan tentang birokrasi yang melayani masyarakat telah dibicarakan sejak awal masa kemerdekaan. Ia merujuk pada pemikiran Bung Hatta mengenai transformasi birokrasi dari warisan kolonial menjadi alat negara yang berdaulat. Sementara Manarangga mempertanyakan orientasi pelayanan negara ketika kelompok masyarakat miskin masih menghadapi keterbatasan akses terhadap program pemerintah. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang memahami kondisi masyarakat secara rinci, agar program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Menanggapi persoalan efisiensi dan perencanaan, Wahyudin mengatakan salah satu pekerjaan rumah birokrasi adalah menyinkronkan perencanaan dengan penganggaran. Menurut dia, persoalan bukan semata-mata pada penyerapan anggaran, tetapi pada kualitas perencanaan yang mendasarinya. “Kita terlalu banyak merumuskan konsep-konsep pembangunan; yang kurang adalah merumuskan indikatornya dan bagaimana mengukur indikatornya sudah tercapai,” kata Wahyudin. Ia juga menilai hubungan antara kepemimpinan politik dan manajemen birokrasi masih menjadi tantangan dalam menjaga sistem merit.
