Ma’REFAT INSTITUTE Mempertanyakan Efektivitas Reformasi Birokrasi

Peserta lain, Nurul Fajri, mengaitkan reformasi birokrasi dengan kepentingan perempuan, pelayanan publik, serta relasi antara birokrasi dan politik. Ia mempertanyakan bagaimana memastikan birokrasi tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, ketika keputusan politik dan kebijakan publik saling berkelindan, hingga bagaimana ruang kritik bagi ASN terhadap kebijakan dan kepemimpinan politik. Pertanyaan tersebut memperluas diskusi menuju hubungan antara birokrasi, politik, dan pelayanan publik.

Selain itu, Wawan mengingatkan, bahwa gagasan tentang birokrasi yang melayani masyarakat telah dibicarakan sejak awal masa kemerdekaan. Ia merujuk pada pemikiran Bung Hatta mengenai transformasi birokrasi dari warisan kolonial menjadi alat negara yang berdaulat. Sementara Manarangga mempertanyakan orientasi pelayanan negara ketika kelompok masyarakat miskin masih menghadapi keterbatasan akses terhadap program pemerintah. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang memahami kondisi masyarakat secara rinci, agar program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan warga.

Menanggapi persoalan efisiensi dan perencanaan, Wahyudin mengatakan salah satu pekerjaan rumah birokrasi adalah menyinkronkan perencanaan dengan penganggaran. Menurut dia, persoalan bukan semata-mata pada penyerapan anggaran, tetapi pada kualitas perencanaan yang mendasarinya. “Kita terlalu banyak merumuskan konsep-konsep pembangunan; yang kurang adalah merumuskan indikatornya dan bagaimana mengukur indikatornya sudah tercapai,” kata Wahyudin. Ia juga menilai hubungan antara kepemimpinan politik dan manajemen birokrasi masih menjadi tantangan dalam menjaga sistem merit.

BACA JUGA:  Peluncuran Proses Kreatif Penulis Makassar 2 Satupena Sulsel

Ayatullah menanggapi pertanyaan mengenai kepemimpinan dan kritik terhadap pemerintah dengan menekankan posisi ASN yang terikat aturan dan kode etik. Menurutnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap memiliki saluran dalam mekanisme birokrasi. Ia juga menyebut pelayanan publik kini berkembang dari sekadar merespons pengaduan menuju pendekatan yang lebih progresif dan partisipatif. Dalam pandangannya, digitalisasi dan sistem merit merupakan bagian dari upaya membangun mekanisme birokrasi yang lebih terlindungi dari intervensi kepentingan politik.

Diskusi REFORMING ke-37 kemudian ditutup dengan catatan bahwa reformasi birokrasi masih menghadapi pekerjaan besar, dalam menghubungkan pembenahan internal birokrasi dengan dampak yang dirasakan masyarakat. Moderator menempatkan reformasi birokrasi sebagai proses yang masih berlangsung dan membutuhkan kepemimpinan, profesionalitas, serta dukungan publik.

Diskusi berakhir pada 16.30 Wita. Seperti biasa dihadiri peserta dari kalangan aparatur sipil negara, akademisi, mahasiswa, aktivis lingkungan, dan pelaku usaha UMKM. (RW)