Takalar | NusantaraInsight — Sektor kelautan dan perikanan telah lama menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Kabupaten Takalar, terutama bagi warga yang bermukim di wilayah pesisir. Di antara berbagai kelompok pelaku usaha perikanan yang ada, nelayan Patorani merupakan salah satu kelompok tradisional yang memiliki sejarah panjang dan peran sangat vital dalam menopang ekonomi daerah. Menyadari pentingnya keberadaan mereka, Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menerima kunjungan rombongan pengusaha nelayan patorani di ruang kerjanya, di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 26, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, pada Kamis, 21 Mei 2026. Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh dialog ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah daerah terhadap aspirasi dan kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha perikanan tradisional.
Rombongan pengusaha nelayan patorani dipimpin langsung oleh Haji Sewang, didampingi oleh tokoh‑tokoh nelayan lainnya seperti Daeng Sese, Daeng Ngempo, dan Daeng Sitaba. Dalam kesempatan tersebut, mereka menyampaikan secara terbuka berbagai persoalan lapangan yang kerap menjadi hambatan dalam aktivitas penangkapan ikan. Salah satu aspirasi utama yang disampaikan adalah harapan agar Pemerintah Kabupaten Takalar dapat membantu memfasilitasi perizinan penangkapan ikan torani di luar wilayah perairan Sulawesi. Selama ini, para nelayan mengaku kerap mengalami kesulitan administrasi dan kendala perizinan ketika beroperasi di wilayah perairan luar pulau, yang membuat aktivitas usaha mereka terhambat dan tidak memiliki kepastian hukum yang memadai.
Haji Sewang selaku ketua rombongan menegaskan bahwa nelayan patorani adalah aset budaya sekaligus ekonomi yang telah hidup dan berkembang di Takalar sejak lama. Bagi mereka, dukungan pemerintah bukan sekadar bantuan, melainkan kebutuhan mutlak agar mereka dapat bekerja sesuai aturan yang berlaku namun tetap nyaman dan aman. “Kami berharap pemerintah daerah dapat hadir membantu nelayan, khususnya dalam memfasilitasi izin penangkapan ikan torani di luar Sulawesi agar nelayan bisa bekerja dengan tenang dan tetap sesuai regulasi,” ujar Haji Sewang. Lebih jauh, ia juga menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi karena Bupati bersedia menerima, mendengarkan, dan merespons langsung aspirasi mereka. Sikap terbuka pemerintah ini menjadi harapan besar bagi keberlangsungan usaha ribuan nelayan dan keluarga yang bergantung padanya.
Tanggapan yang diberikan oleh Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye tidak hanya bersifat mendengarkan, tetapi langsung bergerak cepat mencari solusi. Di akhir pertemuan, Bupati telah mengambil langkah strategis dengan melakukan komunikasi langsung bersama pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta sebagai bentuk tindak lanjut nyata atas apa yang disampaikan para nelayan. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakatnya hingga ke tingkat pusat, terutama menyangkut regulasi yang bersifat lintas wilayah.
