Bupati Daeng Manye menegaskan kembali komitmen pemerintah bahwa sektor kelautan dan perikanan adalah sektor prioritas yang terus akan didorong kemajuannya. Menurutnya, keberadaan nelayan tradisional seperti kelompok patorani sangat penting bagi kekuatan ekonomi pesisir, dan pemerintah berkewajiban memastikan mereka mendapatkan kemudahan, perlindungan, serta kepastian hukum dalam setiap langkah usahanya. “Kami ingin nelayan Takalar mendapatkan kepastian dan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya, tentu tetap sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah akan berupaya hadir memberikan dukungan agar usaha mereka bisa berjalan lebih baik dan berkelanjutan,” tegas Bupati.
Selain persoalan perizinan, diskusi dalam pertemuan tersebut juga menyinggung aspek perlindungan dan keberlanjutan usaha nelayan tradisional di tengah dinamika regulasi yang terus berubah dan tantangan persaingan yang semakin terbuka. Pemerintah daerah menyadari bahwa menjaga tradisi tidak berarti menolak kemajuan, melainkan bagaimana menyelaraskan keduanya agar usaha nelayan patorani tetap lestari, berdaya saing, dan memberikan kesejahteraan.
Pertemuan ini pada akhirnya menjadi wadah penguatan hubungan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pelaku usaha di sektor kelautan. Pemerintah Kabupaten Takalar meyakini bahwa sinergi, komunikasi yang baik, dan kerja sama yang erat adalah kunci utama dalam menyelesaikan berbagai masalah di lapangan. Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus berkoordinasi dan berjuang demi kemajuan dan kesejahteraan nelayan patorani Takalar. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, mendengarkan keluh kesah, dan bergerak mencari solusi, menjadi jaminan bahwa kesejahteraan pesisir tetap menjadi prioritas utama pembangunan Kabupaten Takalar.
