NusantaraInsight, Makassar -– Kinerja Pemerintah Kota Makassar, dalam periode awal pemerintahan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA) menuai perhatian positif.
Pengamat menilai, berbagai program yang dijalankan menunjukkan efektivitas sekaligus ketepatan sasaran dalam menjawab persoalan perkotaan.
Pengamat kebijakan publik dari Parameter Publik Indonesia, Ras MD, menuturkan, Pemerintahan Munafri Arifuddin – Aliya Mustika Ilham (MULIA) di Kota Makassar, menunjukkan kinerja yang efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat dalam waktu relatif singkat.
“Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, tren kinerja pemerintahan Kota Makassar terus menunjukkan arah positif,” jelasnya, Senin (4/5/2026).
“Program-program yang dijalankan tidak hanya terencana dengan baik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia tersebut, menilai arah kebijakan serta implementasi program pemerintahan MULIA berada di jalur yang tepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sejumlah indikator memperlihatkan arah kebijakan yang jelas, implementasi program yang terukur, serta dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dari sisi pelayanan publik, hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencatat nilai 8,76 dengan kategori mutu pelayanan sangat “baik”.
Lanjut dia, angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi indikator meningkatnya kualitas layanan di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Ras, peningkatan tersebut mencerminkan perubahan signifikan dalam pola pelayanan pemerintah yang kini dinilai semakin responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, dari sisi persepsi publik, survei kebijakan pada Februari 2026 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat mencapai 80,01 persen atau masuk kategori tinggi.
Capaian ini menggambarkan bahwa mayoritas warga merasakan langsung manfaat dari kebijakan dan program pemerintah.
“Tingginya kepuasan publik ini tidak lepas dari konsistensi realisasi program prioritas,” jelasnya.
Disebutkan, beberapa program yang dinilai berkontribusi antara lain penataan kota melalui penertiban parkir liar, pembenahan kawasan publik, serta penataan pedagang kaki lima (PKL) yang kini lebih tertib dan terarah.
Bos PPI itu menerangkan, tak hanya dari sisi persepsi publik, kinerja Pemerintah Kota Makassar juga mendapat pengakuan dari pemerintah pusat.
Pada April 2026, melalui sistem Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Makassar ditetapkan sebagai daerah dengan status kinerja tinggi dengan skor 3,6171.
