NusantaraInsight, Makassar — Kepala Dinas PU Kota Makassar Zuhaelsi Zubir ikuti rapat pembangunan jalan alternatif Dr. Leimena yang menghubungkan Kecamatan Manggala dan Kecamatan Tamalanrea, serta Kecamatan Panakkukang.
Rapat yang dipimpin wali kota Makassar Munafri Arifuddin terus menunjukkan progres signifikan di tengah kebutuhan mendesak akan solusi kemacetan dalam kota Makassar.
Hal ini disampaikan Kadis PU Kota Makassar pada paparannya di depan rapat monitoring antara Kalla Land & Property dan Pemerintah Kota Makassar ini, Kamis (9/4/2026)
Proyek yang digagas sebagai akses pengurai kepadatan lalu lintas ini tidak hanya menjadi infrastruktur penghubung antarwilayah, tetapi juga bagian dari strategi besar penataan kawasan berkembang di koridor Nipa-Nipa dan sekitarnya.
Pemerintah Kota Makassar bersama Kalla Land & Property kini mengakselerasi tahapan krusial, khususnya pembebasan lahan yang telah mencapai sekitar 60 persen.
Upaya percepatan ini dilakukan agar target penyelesaian pembebasan lahan pada Juli 2026 dapat tercapai, sehingga seluruh aspek legalitas proyek bisa dinyatakan “clean and Clear” pada Oktober 2026 sebelum resmi diserahkan ke pemerintah kota.
Dengan panjang jalan dirancang sekitar 1,3 kilometer di atas lahan seluas kurang lebih 6 hektare, kehadiran jalan alternatif Riverside ini diproyeksikan menjadi solusi konkret atas meningkatnya mobilitas warga, seiring pesatnya pembangunan kawasan hunian baru.
Tercatat, sedikitnya empat klaster perumahan dengan total sekitar 600 unit rumah tengah dikembangkan di wilayah tersebut, yang secara langsung akan meningkatkan volume lalu lintas dalam waktu dekat.
Tak hanya dari sisi kebutuhan, proyek ini juga diperkuat dari aspek perencanaan dan legalitas. Akses jalan alternatif tersebut telah tercantum dalam data perencanaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta dokumen AMDAL kawasan, menandakan kesiapan dari sisi regulasi untuk segera direalisasikan.
Dukungan lintas sektor pun terus mengalir. Pemerintah Kota Makassar melalui koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang memastikan bahwa rencana pembangunan ini mendapat respons positif.
Sinkronisasi teknis pun tengah dilakukan agar proyek dapat berjalan selaras dengan ketentuan pengelolaan wilayah sungai dan tata ruang.
Dengan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta, pembangunan jalan alternatif ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek mengurai kemacetan, tetapi juga fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
