Akademisi FISIP Unhas Apresiasi Tata Kelola Pemerintah di Era Kepemimpinan Munafri

NusantaraInsight, Makassar — Momentum Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar 2025 menjadi ruang evaluasi sekaligus apresiasi atas arah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham.

Dalam forum bertema “Menakar Capaian Kinerja Kolektif dan Komitmen Perbaiki Tata Kelola Pemerintah Kota Makassar” yang di helat di Hotel Novotel, Rabu (17/12/2025), pakar menilai pasangan MULIA menunjukkan komitmen kuat membangun kota tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga dari dimensi sosial dan kemanusiaan.

Dosen Pascasarjana Ilmu Politik dan Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin, Dr. Adi Suryadi Culla, M.A., yang hadir menjadi narasumber, menjelaskan pembangunan kota ideal tidak bisa dilepaskan dari cara pemerintah memahami warganya.

Ia mengulas konsep kota sebagai civitas, komunitas manusia, dan urbs (bentuk fisik dan infrastrukturnya). Menurutnya, kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu menjaga keseimbangan antara tata ruang, tata kelola, dan denyut kehidupan masyarakatnya.

“Sejarah menunjukkan kota bisa lahir, tumbuh, bahkan mati. Ada kota yang hilang karena bencana alam, ada pula yang runtuh akibat dekadensi moral. Kuncinya ada pada kepemimpinan dan tata kelola sumber daya manusia serta alamnya,” ujar Adi dalam pemaparannya.

BACA JUGA:  Pemkot Makassar dan PT Tiran Wisata Bahas P. Kodingareng Keke

Ia menekankan bahwa pembangunan kota harus dilihat dari tiga dimensi. Pertama, dimensi praktis-spasial, Kedua, dimensi representasi ruang.

Dan ketiga, yang ia nilai paling krusial, adalah dimensi ruang representasional, yakni kota sebagai ruang hidup yang benar-benar merefleksikan suara, pengalaman, dan kebutuhan masyarakat dari bawah.

Dalam konteks Makassar, Adi menilai kepemimpinan Munafri–Aliyah menunjukkan perhatian serius pada dimensi ketiga tersebut.

Ia mencontohkan kebiasaan Munafri yang aktif turun langsung ke lapangan, mendengar keluhan warga, dan memastikan kebijakan tidak merugikan masyarakat kecil.

“Itu bukan sekadar kebijakan administratif, tapi sentuhan langsung yang dirasakan masyarakat. Di situ tata kelola tidak berhenti pada rencana, tetapi hadir dalam empati,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi terobosan Pemerintah Kota Makassar dalam menyelenggarakan pemilihan RT/RW secara langsung oleh warga. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah berani dan progresif dalam memperkuat partisipasi masyarakat dari level paling dasar.

“Pemilihan RT/RW itu luar biasa. Ini menyentuh langsung faktor subjektif masyarakat, yaitu rasa memiliki, rasa bertanggung jawab. Ketika dipilih langsung, kontrol sosial menjadi lebih kuat dan partisipasi tumbuh secara alami,” tegasnya.