NusantaraInsight, Makassar — Sebuah informasi yang beredar di media sosial Instagram @infosbt dan juga di laman berita TribunNetwork Maluku, bahwa terjadi ketidaksetaraan keadilan terhadap gaji Petugas Damkar Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Gaji pegawai Damkar sangat rendah yaitu 750 ribu per bulan diterima, dan juga petugas mengaku bahwa tak punya perlengkapan mandi. Ini sangat konyol dan lucu bagi pemerintah di SBT, dan kejadian seperti ini sangat di sayangkan terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Lagi-lagi persoalan yang datang dari Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) SBT, kini menyita sejumlah perhatian publik. Kejadian fenomenal baru terjadi atau bahkan sudah terjadi sejak dulu namun baru memunculkan dan memanas di media sosial dan netizen SBT. Ada apa dengan kinerja pemerintahan SBT yang gagal mengurus atau mengelola sumberdaya yang ada itu dengan baik.
Ketidaksetaraan dan keadilan sosial yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur SBT, utamanya bagi petugas Damkar ini jangan dibiarkan berlarut-larut begitu saja oleh pemerintah.
Pemerintah harus segera membenahi itu, agar memberikan hak upah atau komisi terhadap para pegawai atau petugas yang disatuan Damkar SBT.
Pemerintah tahu atau mungkin pura-pura mengetahuinya problem yang terjadi dilapangan, apa mungkin ini soal gimik pemerintah menganggap Damkar ini hanya sebuah alat yang dikerahkan ke medan manapun tanpa dipikirkan oleh pemerintah, bagaimana para petugas damkar berjuang dari kobaran api yang menyala, mereka (Dampak) mempertaruhkan nyawa sekalipun jika ada musibah kebakaran.
Apalagi beberapa bulan kemarin terjadi kebakaran di kota Bula, Dimana petugas Damkar bergerak cepat dalam memadamkan kobaran api yang menyala, walaupun tidak bisa diselesaikan secara harapan masyarakat agar rumah yang dilahap itu dapat dipadamkan apinya tapi takdir berkata lain bahwa kurangnya fasilitas Damkar SBT, untuk dapat meminimalisir semua itu agar tidak terjadi lagi dikemudian hari.
Kami meminta kepada pemerintah dalam hal ini setiap stakeholder harus berkolaborasi untuk bekerja sama menyelesaikan problem di masyarakat salah satunya adalah masalah Dampak upah yang diterima per bulan itu sangat rendah.
Pemerintah wajib memberikan komisi atau insentif upah yang setara atau minimal dengan gaji UMR, di kabupaten Seram Bagian Timur. Ini-kan lucu kalau sampai dibiarkan penyakit kerakusan dan ketamakan individual di parlemen pemerintahan, khawatirnya akan terus berulang sampai seterusnya.
“Mungkin hari ini terjadi di Damkar eso-eso mungkin kembali terjadi di struktural yang lain, atau bisa saja terjadi kepada pendidik anak murid di SBT sana, tidak menutup kemungkinan apalagi status sebagai honorer pasti merasakan hal yang sama tapi tidak disuarakan secara transparan.”
