Catatan Agus K Saputra
NusantaraInsight, Ampenan — Di luar kelaziman, akhirnya setelah menanti selama lebih dari satu bulan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan posisi terkini postur APBN Februari 2025. Konferensi pers APBN KiTa disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan, pada Kamis (13/03) lalu.
Beberapa hal menarik dapat kita catat dari penjelasan Menteri Keuangan (lihat Tabel). Pertama, pendapatan negara “hanya” berhasil dikantongi sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5% dari APBN 2025. Penerimaan itu turun 20,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp400,4 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan secara perinci, pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan Rp240,4 triliun atau 9,7% dari target tahun ini. Penerimaan ini tercatat bertambah Rp125,22 triliun dari Januari 2025. Penerimaan pajak tercatat Rp187,8 triliun per Februari 2025 atau atau 8,6% dari target. Kinerja pajak itu anjlok hingga 30,2% dari Februari 2024 dengan perolehan pajak Rp269,02 triliun.
Adapun, perolehan kepabeanan dan cukai mencapai Rp52,6 triliun pada Februari 2025 atau 17,5% dari target. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), telah berhasil mengumpulkan Rp76,4 triliun hingga akhir Februari atau 14,9% dari target tahun ini.
Kedua, dari sisi belanja APBN yang didesain tahun ini senilai Rp3.621,3 triliun, hingga akhir Februari telah terealisasi senilai Rp348,1 triliun atau 9,6% dari pagu. Artinya, belanja sepanjang Februari senilai Rp167,33 triliun, lebih rendah dari realisasi belanja Januari senilai Rp180,77 triliun.
Realisasi belanja tercatat turun 6,9% dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp374,3 triliun.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp211,5 triliun atau 7,8% dari target, terdiri dari belanja K/L senilai Rp83,6 triliun atau 7,2% dari pagu dan belanja non K/L Rp127,9 triliun atau 8,3% dari total belanja non K/L.
Sri Mulyani menyoroti belanja Transfer ke Daerah lebih cepat terjadi pada awal tahun ini yang
telah mencapai Rp136,6 triliun (14,9%), bahkan lebih besar dan cepat dari belanja pemerintah
pusat.
Ketiga, adapun surplus keseimbangan primer mencapai Rp48,1 triliun, sementara target dari APBN 2025 mencatatkan defisit Rp63,3 triliun. Sebagai perbandingan, keseimbangan primer pada Februari 2024 adalah Rp95 triliun.
Keempat, dengan demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melanjutkan tren defisit awal tahun ke level Rp31,2 triliun atau sebesar 0,13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit itu sebenarnya melebar dari posisi bulan sebelumnya atau Januari 2025, yaitu Rp23,5 triliun atau 0,10% terhadap PDB.
Secara keseluruhan, pemerintah mendesain defisit APBN 2025 setahun penuh senilai Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.
“Jadi defisit 0,13% itu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB,” ujarnya
Kelima, dalam rangka memenuhi belanja pemerintah di tengah pendapatan yang lebih rendah, pemerintah melakukan pembiayaan yang telah mencapai Rp220,1 triliun. “Ini artinya 2 bulan pertama kita telah merealisir pembiayaan cukup besar, 35,7% (dari target). Ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading,” lanjutnya.
Soal Penerimaan Pajak
Realisasi penerimaan pajak Januari hingga Februari tercatat sebesar Rp187,8 triliun atau turun dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp269,02 triliun, ternyata menjadi sorotan.
Namun, menurut Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, perlambatan itu merupakan suatu hal yang normal.
Malah, Anggito menyebut ada dua faktor yang memicu perlambatan penerimaan itu, yaitu penurunan harga komoditas seperti batu bara dan nikel, dan dampak kebijakan administratif seperti penerapan tarif efektif rata-rata (TER) pajak penghasilan (PPh) 21 sejak Januari 2024.
