“Penerapan TER menimbulkan lebih bayar sebesar Rp16,5 triliun pada 2024 yang kemudian diklaim kembali pada Januari dan Februari 2025,” ujar Anggito.
Walau dalam laporan kinerja APBN tersebut, Kemenkeu tidak menyebut sistem Coretax sebagai pemicu lambatnya penerimaan pajak, sudah sepatutnya untuk dievaluasi. Karena dengan tidak berfungsinya Coretax dengan baik akan mempengaruhi kelangsungan fiskal negara. Alih-alih menyebut pemerintah sedang mengalami krisis administrasi.
Seperti dilaporkan Tempo pada 25 Februari 2025, para wajib pajak mengeluhkan berbagai masalah Coretax mulai dari masalah teknis seperti OTP sampai pengisian e-faktur yang rumit.
Coretax adalah sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang diluncurkan pada 1 Januari 2025.
Sistem ini dirancang untuk memodernisasi dan mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti adminitrasi perpajakan di Indonesia.
Soal Defisit APBN
Pernyataan Menkeu bahwa defisit 0,13% masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB, patut dipandang sebagai “signal serius”. Karena defisit APBN Februari ini adalah yang pertama kalinya dalam beberapa tahun.
Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya — 2024, 2023 dan 2022 — realisasi APBN pada Februari selalu surplus.
Kondisi seperti ini, sebagai “signal serius”, menjadi relevan. Defisit APBN akan sangat mungkin menyentuh batas pelanggaran UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 3%. Jika kondisi dan arah kebijakan pemerintah terus berlangsung hingga akhir tahun. Mengingat program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membebani APBN terus berlanjut (sumber: www.bbc.com 13-03-2025).
Begitu pula, pemangkasan anggaran yang didasarkan dari Inpres No 1 Tahun 2025, “nyatanya” bukan sebagai penghematan atau efisiensi, namun lebih ke soal realokasi.
Presiden sudah menyampaikan rencananya agar dana yang didapat dari pemangkasan anggaran digunakan untuk mendanai Danantara dan program MBG untuk 82,9 juta penerima di tahun 2025.
Menurut perhitungan Andri dari Bright Institute, program MBG diprediksi memerlukan setidaknya Rp400 triliun, jauh lebih tinggi di atas dari anggaran awal sebesar Rp71 triliun.
“Dengan kata lain, memerlukan tambahan anggaran yang lebih besar dari target pemangkasan “putaran pertama” yang diinstruksikan Presiden, ujar Andri.
Hal itu bisa dimengerti, karena untuk membiayainya adalah dengan “menarik” utang lagi. Indikasinya adalah pada pernyataan Menkeu yang menyebut adanya perencanaan dari pembiayaan yang cukup font loading. Artinya, realisasinya di awal cukup besar.
Di mana pemerintah menarik utang baru sebesar Rp224,3 triliun dalam dua bulan pertama 2025. Angka ini setara 28,9% dari target dalam APBN 2025 sebesar Rp775,9 triliun (sumber: detikfinance, 15-03-2025)
Memang, target pembiayaan anggaran di APBN 2025 mencapai Rp616,2 triliun (Angka ini sama persis dengan nilai defisit APBN. Dengan kata lain defisit ditutup dari pembiayaan anggaran). Sementara itu, khusus untuk pembiayaan dari utang masih diperbolehkan sampai Rp775,9 triliun.
Begitu pula, sebagaimana disampaikan Wakil Keuangan II Thomas Djiwandino, realisasi pembiayaan anggaran terbagi ke dalam pembiayaan non utang sebesar Rp4,3 triliun. Hingga 28 Februari 2025 realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp220,1 triliun.
Untuk realisasi pembiayaan utang sendiri, paling banyak berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp238,8 triliun. Lalu untuk realisasi pembiayaan utang dari pinjaman minus Rp14,4 triliun.
