Empat Akademisi Internasional Berbagi Perspektif Tata Kelola di Unismuh

 

Sedangkan Prof. Abirami P.C. dari VIT School of Law, Chennai, memaparkan perkembangan kejahatan terorganisasi di era perdagangan manusia berbasis siber.

br

 

Diskusi dipandu Wakil Dekan I FISIP Unismuh Makassar, Nasrul Haq, Ph.D., dan diikuti dosen, mahasiswa, peneliti, serta peserta dari berbagai disiplin ilmu.

 

Etika Menjadi Fondasi Pemerintahan

Salah satu materi yang menarik perhatian peserta disampaikan oleh Alexander P. Gonzales.

 

Ia memperkenalkan konsep The Politics of Ethics Framework (PEF) yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai etika memperoleh makna politik melalui institusi, proses interpretasi, hingga memperoleh legitimasi publik.

 

Menurut Gonzales, etika berawal dari nilai-nilai moral yang kemudian dilembagakan menjadi aturan, diterapkan oleh institusi, ditafsirkan sesuai konteks, hingga akhirnya melahirkan legitimasi dan otoritas politik.

 

Ia menegaskan bahwa pemerintahan modern tidak cukup hanya memiliki teknologi canggih atau perangkat hukum yang lengkap apabila kehilangan kepercayaan masyarakat.

“Etika tetap merupakan cita-cita moral, tetapi menjadi memiliki makna politik melalui institusi,” ujarnya saat memaparkan kerangka The Politics of Ethics Framework.

BACA JUGA:  SMKN 3 Bantaeng Gelar Job Fair 2023

 

Gonzales menambahkan, kepercayaan publik tidak dapat dibentuk hanya melalui regulasi, melainkan harus dibangun melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan bertanggung jawab.

 

Perkuat Internasionalisasi Unismuh

Public Lecture Internasional tersebut menjadi bagian dari program internasionalisasi Universitas Muhammadiyah Makassar melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri.

 

Melalui forum ini, peserta tidak hanya memperoleh perspektif baru mengenai tata kelola pemerintahan, tetapi juga memperluas jejaring akademik dan peluang kolaborasi dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

 

Penyelenggara berharap hasil diskusi dapat menjadi referensi dalam mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih beretika, inklusif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global.

brbr
brbr
br