-000-
Namun, tantangan terbesar yang menghadang Prabowo adalah korupsi. Korupsi bukan sekadar masalah moral atau etika; ia adalah penyakit sistemik yang merusak tatanan ekonomi.
Prabowo sendiri sudah menyadari itu. Jauh-jauh hari ia sudah mengatakan kepada partai politik pendukungnya: Jangan menugaskan menteri cari uang dari APBN!
Korupsi ibarat karat yang menggerogoti mesin negara. Ketika dana publik disalahgunakan atau bocor, pembangunan infrastruktur terhambat, investasi tidak datang, dan masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan.
Transparency International membuat indeks. Di tahun 2014: Skor persepsi korupsi Indonesia adalah 34, dengan peringkat 107.
Di tahun 2023: Skor tetap di 34, namun peringkat turun menjadi 115.
Meskipun skor tidak berubah, penurunan peringkat menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu diperkuat.
Tanpa pemberantasan korupsi yang radikal, pertumbuhan ekonomi akan selalu berjalan tertatih-tatih, kehilangan momentum yang diperlukan untuk mencapai puncak.
Lebih dari itu, korupsi merusak kepercayaan investor internasional. Investor mencari stabilitas dan transparansi dalam lingkungan bisnis. Ketika birokrasi korup, investor enggan menanamkan modal mereka karena risiko yang tidak terprediksi.
Tanpa kepercayaan investor, terutama dari luar negeri, Indonesia akan kesulitan meningkatkan jumlah modal asing yang sangat penting untuk pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, korupsi juga memperburuk alokasi sumber daya. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan terbuang sia-sia.
Lebih lanjut, korupsi melemahkan kapasitas pemerintah dalam merespons tantangan global, seperti perubahan iklim, ketidakstabilan geopolitik, atau krisis kesehatan.
Tantangan besar lainnya yang tidak boleh diabaikan adalah rapor merah demokrasi Indonesia. Menurut Indeks Demokrasi, beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan kualitas demokrasi di Indonesia.
Economist Intelligence Unit membuat indeks demokrasi.
Di tahun 2014: Skor demokrasi Indonesia adalah 6,95, menempati peringkat 49.
Namun di tahun 2023: Skor Indonesia turun menjadi 6,53, dengan peringkat 56. Indeks demokrasi Indonesia menurun.
Kelemahan demokrasi ini tampak pada melemahnya lembaga-lembaga untuk check and balances, seperti melemahnya DPR dan partai politik.
Demokrasi yang sehat adalah fondasi penting untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa demokrasi yang kuat, kebijakan ekonomi sering kali diambil tanpa konsultasi publik yang cukup, sehingga legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan menjadi lemah.
