Lebih dari itu, BRICS menawarkan peluang kerja sama teknologi, perdagangan, dan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.
7. Program Transisi Energi Hijau (Skor 7,7)
Meskipun dampaknya belum terlihat langsung, program ini mendukung keberlanjutan global, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi emisi karbon.
Transisi energi hijau bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal keadilan antargenerasi. Dengan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, Indonesia berkontribusi pada masa depan bumi yang lebih sehat.
Program ini juga membuka peluang baru dalam sektor energi terbarukan, memberikan lapangan kerja di bidang yang berkelanjutan. Meski jalan masih panjang, langkah ini adalah awal yang penting.
8. Pemberantasan Judi Online (Skor 7,3)
Penegakan hukum pada isu sosial ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan digital.
Judi online adalah salah satu ancaman sosial yang merusak fondasi moral masyarakat. Dengan memberantasnya, pemerintah tidak hanya melindungi masyarakat dari dampak finansial negatif, tetapi juga menciptakan ruang digital yang lebih aman.
Ini adalah pesan bahwa pemerintah serius dalam menegakkan hukum, tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya yang semakin kompleks.
9. Penurunan Harga Tiket Transportasi Publik (Skor 7,2)
Program ini memberikan manfaat langsung dengan meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi beban biaya transportasi masyarakat.
Transportasi publik yang terjangkau adalah fondasi mobilitas masyarakat. Ketika harga tiket turun, masyarakat dari berbagai lapisan memiliki akses yang lebih besar untuk bergerak, baik untuk bekerja, belajar, maupun menjalani kehidupan sehari-hari.
Program ini menciptakan peluang ekonomi baru, menghubungkan daerah yang sebelumnya terisolasi, dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, yang juga baik bagi lingkungan.
-000-
Kriteria Program Negatif dan Pembobotan
Sebaliknya, ikut dinilai pula wacana (baru di tahap inisiasi) atau kebijakan yang dianggap negatif. Itu dievaluasi berdasarkan dampak terhadap demokrasi (30%), implikasi fiskal dan ekonomi (25%), resistensi publik dan kontroversi (20%), efisiensi dan efektivitas (15%), serta dampak terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial (10%).
Kriteria ini mencerminkan bahwa kebijakan pemerintah harus tidak hanya efektif, tetapi juga etis dan adil.
Kebijakan yang mengabaikan prinsip-prinsip ini cenderung menuai kritik keras dari masyarakat maupun komunitas internasional.
Tiga Wacana dan Program Negatif Prabowo-Gibran dan Alasannya
