Berikutnya, transfer ke daerah per 30 April realisasinya paling tinggi mencapai Rp 259,4 triliun atau 28,2% dari target Rp 919,9 triliun. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan kecepatan belanja pemerintah pusat.
Sementara itu, Wakil Menkeu Suahasil Nazara menambahkan, realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 546,8 triliun atau 20,2% dari total pagu 2025 bila dibandingkan 2024 yang berada di angka 23,8% sebesar Rp 591,7 triliun memang lebih rendah. Sebab, ada penyelenggaraan pemilu yang juga mendorong realisasinya.
Berikutnya dari sisi belanja K/L, realisasinya mencapai Rp 253,6 triliun atau 21,9%. Menyangkut belanja pegawai, sampai akhir April telah dibelanjakan Rp 102 triliun, 33,3% dari APBN.
“Ini artinya on track, 4 bulan pertama 1/3 tahun, dia 1/3 belanja pegawai. Kalau kita lihat dibandingkan dengan belanja pegawai pada tahun 2024, terjadi peningkatan sekitar 5%,” ujar Suahasil.
Suahasil menjelaskan, peningkatan signifikan dari belanja pegawai antara lain karena transisi pemerintahan. Ada beberapa K/L yang sifatnya transisi dan memerlukan belanja pegawai yang lebih tinggi, kemudian pada bulan April sudah mulai menerima pegawai.
*Keseimbangan Primer*
Selain menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp 4,3 triliun (Pendapatan Negara 810,5 triliun dikurangi Belanja Negara Rp 806,2 triliun), APBN April 2025 juga diikuti keseimbangan primer positif sebesar Rp 173,9 triliun.
Keseimbangan primer merupakan pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
Adapun posisi kas negara masih kuat dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 283,6
triliun.
“Realisasi APBN 2025 setelah mengalami defisit pada tiga bulan pertama kini menunjukkan turn around. Ini menunjukkan bahwa APBN tetap mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam menopang prioritas pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sri Mulyani
dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa: 20/5 lalu (Kompas.com 24/05/2025).
*Penutup*
Ke depan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidaklah mudah. Ini lantaran tantangan yang semakin kompleks di tengah gejolak ekonomi global yang meningkat.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat memberikan arahan dalam acara pelantikan pejabat Eselon I Kementerian Keuangan, Jumat (23/5/2025). Dalam acara tersebut, Sri Mulyani juga melantik dua pejabat baru pilihan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak dan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai (detikfinance, 24/05/2025)
“Bahkan terjadi persaingan dan perang dagang dan ekonomi serta keuangan, serta perang militer yang pasti akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia, perdagangan dunia, dan juga berpengaruh kepada perekonomian Indonesia,” terang Sri.
“Oleh karena itu, APBN harus menjadi instrumen yang terus-menerus untuk bisa diandalkan, menjadi instrumen yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan atau sustainable. Karena hanya dengan APBN yang sehat, kredibel, dan sustainable, dia mampu melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Apakah melakukan fungsi alokasi, fungsi distribusi, atau fungsi stabilisasi,” sambungnya.
Sri Mulyani menambahkan, sebagai otoritas pengelola keuangan negara, Kementerian Keuangan memiliki sejumlah tugas mulai dari menyusun kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, menghimpun penerimaan negara hingga mengelola belanja negara, baik di pusat maupun transfer ke daerah.
Kementerian Keuangan juga dituntut tidak hanya menjadi administrator, tetapi juga menjadi pengelola keuangan negara yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan.
