Perlu kehati-hatian dalam membaca angka garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah angka rata-rata yang tidak memperhitungkan karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, atau jenis pekerjaan. Secara mikro, angka ini tidak bisa langsung diartikan sebagai batas pengeluaran orang per orang.
Sebagai contoh, di DKI Jakarta, garis kemiskinan per kapita pada September 2024 adalah Rp846.085 per bulan. Jika ada satu rumah tangga dengan lima anggota (ayah, ibu, dan tiga balita) maka tidak tepat jika diasumsikan bahwa kebutuhan atau pengeluaran ayah sama dengan balita. Karena konsumsi terjadi dalam satu rumah tangga, pendekatan yang lebih tepat adalah melihat garis kemiskinan rumah tangga. Dalam kasus ini, garis kemiskinan rumah tangga tersebut adalah Rp4.230.425 per bulan. Angka inilah yang lebih representatif untuk memahami kondisi sosial ekonomi rumah tangga tersebut.
Dengan memahami konsep garis kemiskinan yang benar, maka kemiskinan tidak dapat diterjemahkan sebagai pendapatan per orang, dan bahkan tidak bisa diartikan sebagai gaji 20 ribu/hari bukan orang miskin.
Terakhir, perlu dipahami pula bahwa penduduk yang berada di atas garis kemiskinan (GK) belum tentu otomatis tergolong sejahtera atau kaya. Di atas kelompok miskin, terdapat kelompok rentan miskin (1,0-1,5 x GK), kelompok menuju kelas menengah (1,5-3,5 GK), kelas menengah (3,5-17 x GK), dan kelas atas (17 x GK). Kondisi September 2024, persentase kelompok miskin adalah 8,57 persen (24,06 juta jiwa), kelompok rentan miskin adalah 24,42 persen (68,51 juta jiwa); kelompok menuju kelas menengah 49,29 persen (138,31 juta jiwa), kelas menengah 17,25 persen (48,41 juta jiwa), dan kelas atas 0,46 persen (1,29 juta jiwa).
*Penutup*
Beberapa rekomendasi kebijakan dapat dilakukan pemerintah (Mohammad Nur Rianto dalam Kompas.com: 06/05/2025, 09:44 WIB)
*Pertama* , revisi strategi penanggulangan kemiskinan: dari sekadar pendekatan bantuan sosial menuju pembangunan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi.
*Kedua* , targetkan kelompok “rentan miskin”: mereka yang hidup di antara garis BPS dan garis 6,85 dollar AS adalah kelompok terbesar yang berisiko terperosok kembali.
*Ketiga* , perluas cakupan data dengan melakukan integrasikan data kemiskinan moneter, multidimensional, dan spasial untuk analisis yang lebih presisi.
*Keempat* , fokus pada pembangunan daerah khususnya kawasan timur Indonesia yang memiliki kemiskinan struktural.
Garis kemiskinan bukan sekadar angka, melainkan cermin dari bagaimana suatu negara menilai dan merespons penderitaan warganya. Kenaikan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah atas adalah prestasi, tetapi sekaligus tantangan. Standar hidup masyarakat harus menyesuaikan dengan ekspektasi global.
Perbedaan besar antara angka kemiskinan versi BPS dan Bank Dunia harus menjadi alarm bahwa kemiskinan belum benar-benar tertanggulangi. Selama masih ada kesenjangan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, maka kemiskinan tetap menjadi realitas yang menjerat jutaan orang.
Sudah saatnya kita meninggalkan pendekatan sempit yang hanya berfokus pada angka dan mulai merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan manusia yang nyata. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya naik kelas secara statistik, tetapi benar-benar maju dalam hal kesejahteraan rakyatnya.
#Akuair-Ampenan, 19-05-2025
