Catatan Agus K Saputra
NusantaraInsight, Ampenan — Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mencari jalan untuk membangun kemandirian masyarakatnya dari bawah.
Melalui kegiatan “Kamisan” yang berlangsung di Command Center Kantor Gubernur NTB pada Kamis, 23 Oktober 2025, Pemerintah Daerah—di bawah koordinasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB—mengangkat tema penting: “Membedah Persiapan Implementasi Desa Berdaya.”
Kegiatan ini menandai tahap awal pelaksanaan Program Unggulan Desa Berdaya NTB, sebuah inisiatif yang dipandang strategis oleh Tim Ahli Gubernur Bidang Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi, Giri Arnawa. Dalam pernyataannya, Giri menegaskan bahwa Desa Berdaya NTB merupakan program prioritas di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamajanti Putri, yang diarahkan untuk mempercepat proses keluar dari kemiskinan melalui pendekatan transformasional dan tematik berbasis potensi lokal.
Program ini tidak semata-mata bantuan sosial, melainkan upaya sistematis untuk menumbuhkan daya—yakni kemampuan, pengetahuan, dan kemandirian—dari dalam masyarakat desa itu sendiri. Dengan demikian, Desa Berdaya NTB menjadi simbol perubahan paradigma pembangunan: dari pendekatan top-down menjadi kolaboratif, partisipatif, dan berbasis data.
Platform Pembangunan yang Terintegrasi
Secara konseptual, Desa Berdaya NTB dirancang sebagai platform pembangunan terpadu yang menempatkan desa sebagai pusat penggerak kemandirian ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam struktur besar pembangunan NTB, program ini memiliki dua pilar utama:
Desa Berdaya Transformatif, yang menyasar rumah tangga miskin ekstrem di 106 desa prioritas.
Desa Berdaya Tematik, yang menargetkan 336 desa miskin absolut dan 724 desa/kelurahan lainnya untuk pengembangan potensi lokal.
Keduanya bekerja dalam kerangka besar yang sama: meningkatkan Indeks Desa Mandiri (IDM), memperkuat daya saing, dan menciptakan ekosistem sosial-ekonomi yang berkelanjutan.
Program ini memperlihatkan ambisi besar pemerintah provinsi untuk menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima bantuan. Desa Berdaya bukan proyek jangka pendek, melainkan proses berkelanjutan yang berbasis bukti, adaptif terhadap kondisi lokal, serta menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa kemandirian hanya bisa dicapai melalui kerja bersama.
Pilar pertama, Desa Berdaya Transformatif, menargetkan 15.858 rumah tangga miskin (RTM) di 106 desa miskin ekstrem di seluruh NTB. Pendekatan yang digunakan disebut Graduasi—yakni proses peningkatan kesejahteraan yang terencana, bertahap, dan menyeluruh selama minimal dua tahun pendampingan.
br
br
