Pilihan lainnya adalah meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi, serta optimalisasi sektor-sektor potensial termasuk atas transaksi digital.
“Beberapa kerangka regulasi yang terkait dengan pemajakan sektor transaksi digital itu sudah kami selesaikan,” kata Bimo dalam konferensi pers APBN Kita (17/06 lalu) sebagaimana dikutif detikFinance.
Terkait Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax, Bimo menekankan perbaikan proses bisnis utama telah menunjukkan kemajuan signifikan, misalnya proses registrasi dan pembayaran di Coretax diklaim sudah stabil.
Sedang komponen belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, yaitu belanja K/L (Rp 325,7 triliun) dan belanja non K/L (Rp 368,5 triliun), serta transfer ke daerah (Rp 322 triliun).
Kompenen belanja K/L terdiri dari belanjan pegawai Rp 123,9 tiliun, belanja bantuan sosial Rp 48,8 triliun, belanja modal Rp 55,6 triliun, dan belanja barang Rp 97,4 tiliun.
Pos komponen belanja non K/L berupa pembayaran pensiun hingga Mei 2025 sbesar Rp 82,7 triliun, subsidi Rp 66,1 triliun yang mencakup subsidi BBM, LPG 3 kg, listrik dan subsidi pupuk.
Meskipun demikian, APBN masih mencatatkan surplus keseimbangan primer sebesar Rp 192,1 triliun. Angka ini naik signifikan dibandingkan surplus keseimbangan primer bulan lalu yang mencapai Rp 173,9 triliun. Surplus ini menandakan kas negara cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.
Sebagai informasi, keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi pengurangan negara di luar pembayaran utang.
Terkait pembiayaan utang, per 31 Mei 2025 Pemerintah telah melakukan penarikan sebesar Rp 349,3 triliun, setara 45% dari target APBN sebesar Rp 775,9 triliun.
Sementara pembiayaan non-utang tercatat sebesar Rp 24,5 triliun, sehingga realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir Mei 2025 mencapai Rp 324,8 triliun atau 52,7% dari target APBN Rp 616,2 triliun.
Penutup
Berikut adalah tinjauan Kya Dewi Davina (berita.satu.com 17 Maret 2025) terkait defisit anggaran.
Dalam konteks kebijakan, defisit anggaran sering kali digunakan sebagai langkah fiskal ekspansif untuk memberikan memberikan stimulus pada perekonomian, terutama saat negara menghadapi resesi atau perlambatan ekonomi.
Defisit anggaran dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan metode perhitungan dan tujuan analisisnya:
•Defisit konvensional: Selisih antara total belanja dan total pendapatan, termasuk hibah.
•Defisit primer: Selisih antara belanja pemerintah di luar pembayaran bunga utang dengan total pendapatan.
•Defisit moneter: Memperhitungkan pengeluaran pemerintah di luar pembayaran pokok utang dan penerimaan utang.
Pengelompokan ini penting untuk memahami dampak spesifik dari defisit terhadap perekonomian dan pengelolaan fiskal negara.
Defisit anggaran memiliki dampak yang kompleks terhadap perekonomian dan masyarakat. Berikut adalah empat dampak utama:
1. Meningkatkan utang negara
Defisit anggaran sering kali dibiayai melalui penerbitan utang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan utang ini menyebabkan beban pembayaran bunga yang tinggi, sehingga mengurangi alokasi anggaran untuk sektor produktif seperti pendidikan dan kesehatan.
2. Meningkatkan inflasi
Defisit anggaran yang dibiayai dengan pencetakan uang baru dapat meningkatkan jumlah uang beredar, yang berpotensi memicu inflasi. Inflasi yang tinggi mengurangi daya beli masyarakat dan menekan konsumsi domestik.
3. Menurunkan nilai tukar rupiah
Defisit anggaran dapat menurunkan nilai tukar rupiah karena investor kehilangan kepercayaan terhadap stabilitas fiskal negara. Penurunan nilai tukar membuat barang impor lebih mahal, sehingga memicu inflasi impor.
