Boleh dikata, advokat asal Selayar ini, merupakan media darling. Statement-nya disukai media. Dia sangat vokal, dengan argumentasi yang mudah dipahami. Suaranya kalau di radio punya warna khas. Intonasinya jelas dan tegas.
Bantuan hukum struktural sebagai fokus LBH, menjadi magnet bagi media massa yang menempatkan beliau sebagai narasumber. Apalagi bagi media-media yang hendak menyuarakan berbagai bentuk ketidakadilan oleh pemerintahan Orde Baru, yang dikenal otoriter dan represif.
Kak Mappi mengemban tugas sebagai Direktur LBH Makassar, sejak tahun 1997 sampai dengan 2004. Pada malam, ketika Kak Mappi dilantik, saya menghadiri prosesinya di Hotel Makassar City (sekarang Hotel Novotel).
Kak Mappi menggantikan Nasiruddin Pasigai, SH, Direktur LBH Makassar, periode 1993-1996. Kak Nas ini juga kerap saya wawancarai, ketika LBH masih beralamat di Jalan Veteran Selatan.
Sekadar informasi, sebelum terpilih, Kak Mappi bersaing dengan Sarifuddin Sudding, yang nanti memimpin PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia) Sulawesi Selatan. Belakangan, kita mengenal Sarifuddin Sudding sebagai politisi dan anggota DPR RI.
Saya ingat, tadinya hanya bermaksud meliput acara pelantikan itu, tapi malah diajak ikut makan malam selepas itu. Beruntung, saya bergabung, dan bisa berada di antara para tokoh, di antaranya Adnan Buyung Nasution, Zohra Andi Baso, Nasiruddin Pasigai, dan Mappinawang.
Malam itu kami menyantap aneka menu, antara lain ikan dan cumi goreng tepung, di salah satu rumah makan di bilangan Boulevard, Panakkukang Mas. Momen ini saya ingat, sebagai salah satu kerja jurnalistik saya merawat jejaring dengan narasumber.
Peran Kak Mappi sebelum didapuk sebagai Ketua LPA Sulsel, cukup penting. Beliau berada di Bidang Pelayanan bersama Ilham Djafar (BKKBN), Andi Faridah, Rosnah (Polda Sulsel), dan Salahuddin Alam.
Salah satu kontribusinya ketika kami bersama-sama melakukan advokasi akta kelahiran gratis. Peristiwa bersejarah itu terjadi sehari sebelum peringatan Hari Anak Nasional (HAN), 23 Juli 2002, di Hotel Marannu (sekarang Hotel Singgasana) di Jalan Sultan Hasanuddin.
Malam tanggal 22 Juli itu, saya ikut dalam pertemuan yang dihadiri Wali Kota Makassar (periode 1999-2004) HB Amiruddin Maula. Wali kota didampingi penasihat hukumnya, A Rudiyanto Asapa, SH, LLM (Direktur LBH Makassar, 1986-1989 & 1989-1992).
Diskusi berlangsung hangat, seputar pentingnya pencatatan kelahiran sebagai pengakuan legal pertama negara pada seorang anak. Mengemuka pula gambaran betapa pentingnya pencatatan kelahiran sebagai statistik vital dan perencanaan pembangunan. Belum lagi bila dihubungkan dengan isu anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (CNSP).
