Oleh: Rusdin Tompo (Pengurus LPA Sulsel, periode 1998-2001 & 2001-2004)
NusantaraInsight, Makassar — Tahun 2004. Kala itu, merupakan pengujung masa kepengurusan Prof Dr H Mansyur Ramly, SE, MBA, sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan. Namun sebelum berakhirnya masa kepengurusan beliau, dibentuk steering committee, sebagai tim pengarah dalam pelaksanaan suksesi, salah satu LPA pertama di Indonesia itu.
Prof Mansyur Ramly merupakan Ketua LPA Sulsel, dua periode (1998-2001 & 2001-2004). Sebagai ketua pertama, peran beliau sangat krusial dalam meletakkan fondasi bagi keberhasilan LPA Sulsel melakukan advokasi perlindungan anak. Jejaring dan ketokohannya sebagai Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar, kala itu, berkontribusi positif bagi kinerja LPA.
Dukungan aktivis avant-garde di masanya–sebagai pengurus LPA–seperti Asmin Amin (Lembaga Mitra Lingkungan/LML) Mappinawang (Lembaga Bantuan Hukum/LBH), Christina Joseph (Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Perempuan Indonesia/LBH-P2i), Mulyadi Prayitno (Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat/YKPM), Salahuddin Alam (Yayasan Samudra Indonesia/Yasindo), dan Selle KS Dalle (Yayasan Pabbata Ummi/Yapta-U), juga ikut mengatrol kinerja lembaga payung ini.
Termasuk dari kalangan birokrat dan akademisi yang punya reputasi mentereng, semisal Jamaluddin Santo dan Prof Sugira Wahid, serta nama-nama tenar lain.
Salahuddin Alam dan saya diberi mandat oleh pengurus sebagai steering committee. Aktivis yang lembaganya memberikan pendampingan bagi pengamen di Pantai Losari ini, mengajak saya ke Hotel Victoria Panghegar (sekarang Hotel Horison) di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, untuk mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan sebagai tim pengarah.
Singkat cerita, musyawarah pengurus LPA Sulsel diadakan di Wisma PKBI Jalan Landak Baru (sekarang Jalan Andi Djemma). Pada saat itulah, Mappinawang terpilih secara demokratis, sebagai Ketua LPA Sulsel,menggantikan Prof Mansyur Ramly.
Kak Mappi, begitu pria berkumis itu akrab disapa, tak hanya jadi Ketua LPA Sulsel untuk periode 2004-2007. Malah oppo sebagai ketua untuk periode keduanya, tahun 2007-2010. Setelah itu, beliau digantikan Fadiah Machmud, yang sejak awal pembentukan LPA Sulsel, merupakan Office Manager dan Ketua Harian.
Saya mengenal Kak Mappi sebelum saya jadi bagian dari kepengurusan LPA Sulsel. Saya merupakan reporter Radio Bharata FM, yang kerap mewawancarai Kak Mappi, baik di kantornya di Jalan Dr Sam Ratulangi, maupun saat ada kegiatan di luar. Kak Mappi sebagai narasumber kritis, banyak menyorot persoalan hukum, HAM, demokrasi dan isu-isu keras lainnya.
Boleh dikata, advokat asal Selayar ini, merupakan media darling. Statement-nya disukai media. Dia sangat vokal, dengan argumentasi yang mudah dipahami. Suaranya kalau di radio punya warna khas. Intonasinya jelas dan tegas.
Bantuan hukum struktural sebagai fokus LBH, menjadi magnet bagi media massa yang menempatkan beliau sebagai narasumber. Apalagi bagi media-media yang hendak menyuarakan berbagai bentuk ketidakadilan oleh pemerintahan Orde Baru, yang dikenal otoriter dan represif.
Kak Mappi mengemban tugas sebagai Direktur LBH Makassar, sejak tahun 1997 sampai dengan 2004. Pada malam, ketika Kak Mappi dilantik, saya menghadiri prosesinya di Hotel Makassar City (sekarang Hotel Novotel).
Kak Mappi menggantikan Nasiruddin Pasigai, SH, Direktur LBH Makassar, periode 1993-1996. Kak Nas ini juga kerap saya wawancarai, ketika LBH masih beralamat di Jalan Veteran Selatan.
