• Mendorong keterlibatan pengusaha nasional dalam pembangunan ekonomi.
Jika seluruh agenda ini berhasil dieksekusi dengan baik, Indonesia akan memasuki era keemasan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Namun, target besar ini dapat terhambat oleh korupsi, birokrasi yang tidak efisien, dan tata kelola yang lemah.
Kita bisa sebut beberapa kasus saja untuk gambaran umum. Kasus korupsi di Pertamina yang disebut media di bulan maret 2025 sebagai “Kasus Pertamax Oplosan,” merugikan negara Rp 193,7 triliun.
Pada Juli 2024, Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi terkait 109 ton emas dalam rentang 2010-2022, yang melibatkan sejumlah pejabat PT Antam Tbk.
Juga terbongkar kasus pengelolaan tata niaga komoditas timah. Pada periode 2015-2022, kasus ini turut berdampak pada kerusakan lingkungan dengan total kerugian mencapai Rp 271,07 triliun.
Ini baru kasus yang terbongkar. Berapa banyak yang belum terbongkar karena kultur korupsi sudah begitu mengakar.
Bagaimana pula jika penyebab korupsi itu bukan soal moral pribadi, tapi akibat jaringan oligarkhi yang sudah saling mengunci?
Bagaimana jika total korupsi ratusan triliun itu uang yang cukup membangun puluhan ribu sekolah berstandar internasional?
-000/
Menakar Kualitas Pemerintahan: Enam Pilar dalam Good Governance Index (GGI)
Dalam upaya memahami dan mengukur tata kelola pemerintahan secara komprehensif, LSI Denny JA berinisiatif mengembangkan Good Governance Index (GGI).
Untuk kerja ini, LSI menggabungkan enam dimensi utama yang mencerminkan kompleksitas pemerintahan modern.
Enam indeks ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan, membentuk gambaran utuh tentang bagaimana suatu negara dikelola, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat.
1. Efektivitas Pemerintahan: Mampukah Negara Bekerja untuk Rakyatnya?
Sebuah negara tidak bisa disebut memiliki pemerintahan yang baik jika birokrasi lamban, layanan publik buruk, dan kebijakan sering gagal diimplementasikan.
Indeks Efektivitas Pemerintahan (Government Effectiveness Index – GEI) mengukur sejauh mana pemerintah mampu menjalankan kebijakannya dengan efisien.
Index ini diukur oleh World Bank, sejak tahun 1996. Negara dengan efektivitas pemerintahan tinggi memiliki sistem birokrasi yang profesional, layanan publik yang cepat dan berkualitas, serta pemimpin yang kompeten dalam mengeksekusi kebijakan.
Tanpa efektivitas ini, rencana pembangunan sebesar apa pun akan menemui jalan buntu.
2. Pemberantasan Korupsi: Seberapa Bersih Pemerintahan dari Penyalahgunaan Kekuasaan?
Korupsi bukan hanya kejahatan finansial, tetapi penyakit yang melumpuhkan sistem pemerintahan. Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index – CPI) menjadi indikator penting dalam menilai apakah sebuah negara memiliki tata kelola yang bersih atau justru penuh dengan praktik kecurangan.
