Dukungan media massa akan sangat penting agar kekuatan warga ini ampuh sebagai kelompok penekan. Apalagi jika warga bisa memanfaatkan semua saluran platform digital untuk menyuarakan tagar yang sama. Gerakan advokasi sebagai pendidikan politik warga di zaman kiwari lebih lantang bila dilakukan secara berjejaring dan kolaboratif, karena akan lebih terorganisasi untuk mempengaruhi persepsi publik, sekaligus sebagai transformasi perubahan agar lebih peduli pada perbaikan kualitas demokrasi kita. Pilihan advokasi melalui platform digital menantang kita melakukan gerakan perlawanan secara kreatif, inovatif, massif, dan menarik. Tema besarnya adalah politik kesejahteraan. Dengan catatan, harus taat asas pada etika bermedia sosial, sama halnya ketaatan kita pada norma sosial budaya yang kita junjung tinggi bersama. (*)
Budaya, Praktik Politik, dan Gerakan Advokasi
Baca Juga
Rekomendasi untuk kamu
Dosen FIB Unhas itu menandaskan bahwa di masanya, Galesong menjadi simpul penting jalur maritim Nusantara, sama dengan Tallo. Daerah ini bahkan punya figur ikonik ternama, yakni Karaeng Galesong. Menurut Aminuddin…
Dengan demikian, Pilrek UNM tidak semata dipahami sebagai mekanisme suksesi kepemimpinan, melainkan sebagai arena konsolidasi tata kelola kelembagaan. Plt Rektor berperan sebagai penjamin stabilitas, mediator kepentingan, dan fasilitator proses demokrasi…
“Kemajuan teknologi AI harus diarahkan sebagai instrumen untuk memperluas ruang perjumpaan seperti yang diusung dalam Dialog Budaya ini, bukan sebagai dinding pemisah baru. Generasi Alpha perlu diajarkan etika digital bahwa…
Ramadhan memang bulan penuh berkah. Bulan ampunan. Bulan di mana pintu-pintu langit terbuka lebar. Namun bagi saya, Ramadhan juga adalah bulan kenangan—tentang suara Ibu di waktu sahur, tentang nasihat Ayah…
“Paling sering saya di Warkop Phoenam, Jalan Jampea, karena mobilitas masih tinggi, dan dekat dengan Balai Kota Makassar,” terang pria yang masih tetap perlente itu. Menurutnya, Warkop Phoenam di Jalan…
Adanya “Ancaman kemerdekaan pers dan kekerasan digital”. Meskipun kebebasan pers dijamin Undang-Undang (UU) No.40 Tahun 1999, namun catatan tahun 2025 menunjukkan penurunan indeks kemerdekaan pers yang cukup mengkhawatirkan. Kekerasan terhadap…