Analisis Kebijakan dan Ilmu Pengetahuan
Para analisis dan penasehat kebijakan, menerapkan keterampilan intelektual mereka dalam mengkaji masalah-masalah publik. Biasanya mereka dilatih dalam ilmu murni, sekalipun menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan walaupun mereka tidak mempelajari masalah publik itu sendirj,
Analisis kebijakan lebih langsung berhubungan dengan ilmu sosial terutama ilmu politik, ekonomi, daerah, sejarah, sosiologi, antropologi, dan ilmu hukum. Hal tersebut menjadi semakin jelas ketika mengingat bahwa analisis kebijakan berfokus pada masalah mengorganisasikan dirinya, dan melaksanakan semua urusannya.
Menurut pandangan ini, masalah kebijakan berkaitan dengan masalah sosial dan masalah manusia, bukan pada apa yang dilakukan tetapi pada apa yang seharusnya dilakukan terhadap masalah publik tersebut.
Pandangan Leslie A. Pal membedakan analisis kebijakan dalam dua kategori, yakni analisis kebijakan terapan dan analisis kebijakan akademis. Selanjutnya Leslie A. Pal juga mengemukakan bahwa terdapat tiga elemen atau komponen dalam proses kebijakan yang bisa jadi sesuai dengan target dari analisis.
Pertama, terdapat faktor determinan utama dalam setiap kebijakan yang menghasilkan kebijakan. Faktor determinan tersebut bisa jadi berasal dari kekuatan lingkungan luar, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, budaya politik yang mendorong opini publik, terjadinya konflik antar-partai, antar-kelompok kepentingan dan kelompok penekan, serta ekspose antar-media massa.
Kedua, terdapat isi kebijakan yang bisa jadi termasuk maksud dan tujuan kebijakan, pendefinisian masalah, dan instrument kebijakan pemerintah.
Ketiga, terdapat dampak kebijakan. Dampak kebijakan tersebut dibedakan dalam dua macam, yakni dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan bagi kelompok sasaran kebijakan. Seperti dalam sistem politik berupa legitimasi dalam sistem ekonomi berupa produktivitas dan persaingan, sedangkan dalam sistem sosial berupa kohesi masyarakat.
Tipe analisis kebijakan tidak eksklusif. Tipe analisis akademis lebih memfokuskan pada hubungan antar-faktor determinan kebijakan dengan isi kebijakan.
Dengan kata lain, analisis kebijakan akademis berupaya menjelaskan hakikat, karakteristik, dan profil kebijakan. Orientasi atau fokus analisis kebijakan tipe ini biasanya pada ilmu politik, sejarah, dan sosiologi. Meskipun telah memberi petunjuk dan normatif, namun ilmu ekonomi memiliki bias karena asumsi-asumsinya berkaitan dengan efisiensi sistem pasar.
Selain itu, ilmu ekonomi mampu mengukur sesuatu dalam konteks keuangan. Oleh karena itu, ilmu ekonomi memfokuskan pada dampak interfensi publik pada mekanisme pasar.
Analisis kebijakan akademis berupaya keras menjelaskan kebijakan publik yang pada umumnya lintas ruang dan waktu sehingga bersifat membandingkan.
Beberapa ilmuwan sosial pada saat ini percaya bahwa mereka tidak dapat menemukan laws perilaku manusia, namun mereka berupaya menjelaskan dengan beberapa contoh tertentu, dimana mereka sendiri mengidentifikasikan melalui teori-teori umum.
Sementara itu, analisis kebijakan terapan bisa jadi dicirikan hanya dengan pernyataan yang sedikit berlebihan seperti kebalikannya. Analisis kebijakan terapan memfokuskan perhatian pada hubungan antara isi kebijakan dengan dampak kebijakan.
Analisis kebijakan terapan mengajukan pertanyaan kunci yang berbeda yaitu apakah kebijakan melakukan apa yang diusulkan untuk dilakukan? Apakah kebijakan dilakukan secara efisien? Apakah ada alternatif kebijakan yang lebih baik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan evaluasi yang berkaitan dengan penentuan efektivitas kebijakan. Tidak ada pertanyaan yang sifatnya menjelaskan. Analisis kebijakan terapan lebih lanjut memfokuskan pada isi dan masalah kebijakan tertentu dengan maksud mengevaluasi dampak kebijakan daripada menjelaskan isi kebijakan.
Pendekatan tersebut bersifat kontekstual. Artinya, analisis kebijakan terapan lebih mengkaji kebijakan tertentu dalam lingkungan tertentu pula daripada mendudukkan (menempatkan) isu-isu pada ranah teoritis. Tujuan evaluasi tersebut adalah memperbaiki dan mengubah kebijakan dan secara politis menggunakan cara-cara dimana analisis kebijakan akademis tidak menggunakannya.
Analisis kebijakan terapan biasanya dilakukan atas dasar kontrak dengan pembuat kebijakan atau klien yang terlibat dalam proses kebijakan. Proses tersebut seringkali menimbulkan keributan dan bergolak, sehingga analisis kebijakan terapan perlu dilakukan secara tepat.
Pada akhirnya, analisis kebijakan terapan tidak memiliki ilusi tentang objektivitas yang dilakukan ketika para klien memiliki nilai dan kepentingan tertentu. Analisis kebijakan terapan sering mengadopsi posisi nilai para klien tersebut. Paling tidak, analisis kebijakan terapan melihat kebijakan sebagai upaya membantu dalam pembuatan keputusan yang lebih baik.
Analisis kebijakan akademis menghasilkan informasi, teori, dan model yang dapat digunakan dalam praktik pembuatan kebijakan. Sementara itu, analisis kebijakan terapan menghasilkan informasi yang dapat bermanfaat bagi peneliti awal di kalangan universitas, sekalipun analisis kebijakan akademis tidak sesuai dalam memberikan saran dalam proses kebijakan.
Isu kebijakan sekolah misalnya, para ilmuwan universitas akan menjelaskan bagaimana isu tersebut muncul pada agenda pemerintah, bagaimana konstalasi kepentingan masyarakat, seperti outcomes kebijakan dengan menggunakan teori-teori kekuasaan dan pengaruh pada pembahasan ini, tidak ada satupun yang membantu atau menyarankan pihak berwenang membuat keputusan agar sekolah ditutup.***
