Makassar, NusantaraInsight — Menyambung tema diskusi pada REFORMING sebelumnya terkait reformasi birokrasi, Ma’REFAT Informal Meeting (REFORMING) seri ke-38, mengangkat tema “Birokrasi Ber-AKHLAK: Dari Teladan Bung Hatta Menuju Indonesia Masa Depan.” Perbincangan kali ini mengupas keteladanan Bung Hatta serta urgensi reformasi birokrasi yang tidak berhenti pada slogan, melainkan mewujud dalam integritas dan pelayanan nyata bagi masyarakat.
Kegiatan ini berlangsung pada akhir pekan lalu, Minggu, 25 Oktober 2026 di Kantor LINGKAR-Ma’REFAT Kota Makassar. Hadir menjadi pemantik dalam diskusi ini adalah Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.Plg., Penjabat Bupati Takalar periode 2022–2024 sekaligus Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan 2023–2025 serta Arifin, S.AP., M.AP, yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Takalar (Pegawai Bappelitbangda Takalar 2004–2025).
Setiawan Aswad mengawali pemaparan dengan menguraikan secara singkat makna Surah Al-Asr sebagai landasan etis dalam menjalankan tugas pemerintahan. Yakni, manusia senantiasa berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Karenanya, Ia menekankan bahwa birokrasi, semestinya menghadirkan “amal saleh” melalui pekerjaan yang membawa manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat.
“Reformasi birokrasi menuntut pergeseran dari sekadar prosedur administratif menuju ‘amal saleh’ birokrasi, yakni kerja-kerja pelayanan yang berorientasi pada kemaslahatan publik secara nyata,” ujarnya.
Setiawan juga menyoroti adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Kecanggihan regulasi sering kali tidak sejalan dengan implementasi di lapangan. Masalah utamanya bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada akidah dan akhlak birokrasi para pelaksananya. Untuk membangun birokrasi yang berintegritas, diperlukan pendekatan holistik yang menyatukan tiga pilar utama: akidah, fikih, dan akhlak birokrasi.
Jika ingin membangun birokrasi dengan pendekatan nilai-nilai spiritual, maka kita akan lebih mudah mengukur dan melihat “Akhlak Birokrasi” ketimbang “Birokrasi Ber-Akhlak”. Karena, “Birokrasi Ber-Akhlak” itu sifatnya masih abstrak, namun “Akhlak Birokrasi” dapat kita saksikan dari nilai apa yang nampak di lingkungan sosial, sambung Setiawan.
Sementara itu, Arifin mengingatkan kembali pada keteladanan Wakil Presiden Pertama RI, Mohammad Hatta, bahwa birokrasi pada hakikatnya bukan sekadar instrumen administratif, melainkan sarana pengabdian untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Sejarah mencatat bagaimana keteladanan Bung Hatta, mulai dari penolakan terhadap fasilitas berlebihan hingga komitmen moral dalam menjalankan jabatan. “Bung Hatta juga berpesan bahwa pejabat publik sesungguhnya adalah pelayan rakyat,” ujar Arifin.
Arifin juga mengaitkan pemaparannya dengan Asta Cita ke-7, di mana arah utamanya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang berkualitas, menuju human-based governance (tata kelola berbasis manusia), dengan tujuan membangun birokrasi yang kolaboratif, kapabel dan berintegritas.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, perlunya kembali kepada fondasi awal yang dibangun oleh Bung Hatta: sebuah teladan, di mana integritas menyatu dengan sistem. Sebab, keteladanan merupakan basis nilai utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi. Selain itu, sangat penting untuk menjaga pilar-pilar integritas dan kepercayaan publik yakni; menolak uang saku ekstra, menjaga amanah anggaran, serta menghindari penyalahgunaan wewenang dan fasilitas. Sebagaimana pesan Bung Hatta: jabatan bukanlah jalan menuju kemewahan, melainkan amanah untuk melayani rakyat, ujarnya.
